Mata Lokal Memilih
PPP Pasang Badan Bela PDIP yang Disebut Gagalkan Koalisi Besar Pilpres 2024
PPP berikan pembelaan terhadap PDIP yang disebut telah menggagalkan Koalisi Besar untuk Pilpres 2024.
TRIBUNMANADO.CO.ID - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan pembelaan kepada PDIP yang disebut Partai Gelora sebagai penyebab tidak terwujudnya rencana pembentukan koalisi besar untuk kontestasi Pilpres 2024 mendatang.
Juru Bicara PPP Usman M Tokan menjelaskan, sebagai partai dengan perolehan suara tinggi di Pemilu 2019 lalu, wajar bila PDIP kemudian mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (bacapres).
"PDI Perjuangan punya kekuatan 20 persen, jadi dia berhak melakukan apa saja," kata pria yang karib disapa Donnie Tokan itu kepada Kompas.com, Kamis (2/11/2023).
PPP diketahui bergabung dengan koalisi PDIP seusai mengusung Ganjar Pranowo dan dideklarasikan sebagai bakal capres untuk Pilpres 2024.
Menurut Usman, wajar bila kemudian PPP mengusung Ganjar, lantaran mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga merupakan bagian dari keluarga besar PPP.
"Mas Ganjar juga sosok bagian PPP. Kenapa? Mertuanya Mas Ganjar, kakak iparnya Mas Ganjar PPP semua.
Nah jadi buat kami ada sejarah panjang kenapa kami memilih Mas Ganjar," jelasnya.
Lebih jauh, Usman mengatakan, PPP dan PDIP sepakat untuk melanjutkan pembangunan yang telah dimulai Presiden Joko Widodo.
Bahkan, ia menyebut, sikap itu tidak berbeda ketika kedua parpol itu kembali mendukung Presiden Jokowi di Pilpres 2019.
"Kita sepakat itu bahwa kita, keberlanjutan pembangunan menuju ke sana itu, kita semua sepakat," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta mengungkap, bagaimana rencana pembentukan koalisi besar yang ketika itu gagasannya telah disetujui Presiden Jokowi, gagal terbentuk.
Hal itu terjadi lantaran PDIP secara tiba-tiba mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres.
Baca juga: Isi Surat DPC PDIP Solo kepada Gibran Rakabuming: Jaga Nama Baik Jokowi dan Megawati
Tayang di Kompas.com
| MK Registrasi 11 Perkara Sengketa Pilkada dari Sulut, Baso Affandi: Hormati Proses Hukum |
|
|---|
| Ajukan PHPU Pilkada Sulut ke MK, E2L-HJP Pilih Denny Indrayana Jadi Kuasa Hukum |
|
|---|
| Menakar Ambang Batas Pertarungan Pilkada Sulut di Mahkamah Konstitusi, Catatan Pengamat Hukum |
|
|---|
| KPU Tomohon Gelar Bimtek dan Simulasi Aplikasi Sirekap untuk PPK dan PPS Pilkada 2024 |
|
|---|
| Bawaslu Mitra Sulawesi Utara Minta Media Awasi Tahapan Pilkada, Ini Alasannya |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.