Mata Lokal Memilih
Panwascam Keluhkan Pembayaran Operasional, Begini Kata Ketua Bawaslu Minahasa
Sudah sekitar 6 bulan pembayaran Operasional kepada Panwascam belum dibayarkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Minahasa, Sulawesi Utara.
Penulis: Mejer Lumantow | Editor: Rizali Posumah
Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Keluhan soal pembayaran Operasional Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se Kabupaten Minahasa viral.
Pasalnya, sudah sekitar 6 bulan pembayaran Operasional kepada Panwascam belum dibayarkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Minahasa, Sulawesi Utara.
Dalam postingan itu, menjelaskan bahwa sudah 5 bulan anggaran operasional Panwascam belum terbayar oleh Sekretariat Bawaslu Minahasa.
"Kasihan Panwaslu Kecamatan se Minahasa apa koordinator Sekretariat tidak mengganggu tahapan pengawasan," sebut salah satu pengguna media sosial Instagram.
Di situ ia menaruh hastag Bawaslu Sulawesi Utara untuk mengevaluasi koordinator sekretariat Bawaslu Minahasa.
Bagaimana Panwascam akan kerja kalau dana operasionalnya tidak dibayar, apalagi sudah 5 bulan.
Bahkan, lanjut akun tersebut, gaji Panwascam tertahan sudah berbulan-bulan, uang sewa sekretariat tertahan 6 bulan, padahal sudah memasuki akhir tahun 2023, ada apa?
Terkait hal ini, Ketua Bawaslu Minahasa Lord Malonda mengatakan masalah pembayaran Dana Operasional akibat keterlambatan Panwascam untuk memasukan SPJ.
"Saya sudah ingatkan, hampir dua Minggu saya minta para Ketua Panwascam untuk mengingatkan Sekretariat Panwascam agar mempercepat pengurusan SPJ," ujar Malonda saat dikonfirmasi Tribunmanado.co.id, Rabu (1/10/2023).
Lord Malonda mengatakan, akan mengadakan pertemuan bersama Panwascam untuk membahas hal tersebut.
"Bawaslu akan adakan rapat koordinasi dengan Panwascam. Ini sebagai langkah mempercepat penyelesaian SPJ dari Panwascam serta pengecekan langsung," tukasnya.
Kendati begitu, pihaknya akan berupaya untuk mempercepat proses pembayaran operasional Panwascam.
"Karena Bawaslu tidam bisa mengajukan Operasional ke Propinsi kalau SPJ belum rampung dari Panwascam," tandas Ketua Bawaslu Minahasa. (Mjr)
MK Registrasi 11 Perkara Sengketa Pilkada dari Sulut, Baso Affandi: Hormati Proses Hukum |
![]() |
---|
Ajukan PHPU Pilkada Sulut ke MK, E2L-HJP Pilih Denny Indrayana Jadi Kuasa Hukum |
![]() |
---|
Menakar Ambang Batas Pertarungan Pilkada Sulut di Mahkamah Konstitusi, Catatan Pengamat Hukum |
![]() |
---|
KPU Tomohon Gelar Bimtek dan Simulasi Aplikasi Sirekap untuk PPK dan PPS Pilkada 2024 |
![]() |
---|
Bawaslu Mitra Sulawesi Utara Minta Media Awasi Tahapan Pilkada, Ini Alasannya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.