Sejarah PDI Perjuangan, Partai Politik yang Awal Mula Didirikan oleh Bung Karno pada 4 Juli 1927

TRIBUNMANADO.CO.ID - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan partai politik di Indonesia.

PDIP saat ini menjadi partai penguasa pemerintahan pasca kemenangan pada Pemilu beberapa waktu lalu.

Sebagai partai politik besar, partai yang kini dipimpin Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tentu saja memiliki sejarah panjang dalam perpolitikan Tanah Air.

Saat ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung pencalonan Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden dalam Pemilihan Umum pada 2024. 

Baca juga: Olly Dondokambey Nyatakan Gibran Rakabuming Tidak Bisa Langsung Dipecat PDIP, Ini Alasannya

Pada hari Jumat, 21 April 2023, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, secara resmi menunjuk Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden (Capres) dari PDIP.

Penetapan Ganjar Pranowo sebagai Capres PDIP berlangsung di Istana Batutulis, Bogor, Jawa Barat, dan dihadiri oleh sejumlah tokoh elit PDIP, termasuk Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

Megawati memilih Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP 2024 karena keputusannya sesuai dengan aspirasi rakyat, dan keputusan ini juga didorong oleh situasi politik yang tengah berlangsung di Indonesia.

PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri memang memiliki penilaian tersendiri terhadap calon presiden Ganjar Pranowo untuk dilagakana di Pemilihan Umum 2024.

Dan tentunya putusan tersebut selalu didukung oleh banyak pihak dan beberapa partai karena PDIP dianggap sebagai partai yang kuat. 

Latar Belakang Sejarah PDIP adalah sebuah partai politik di Indonesia yang memiliki akar sejarah yang bermula dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Ir. Sukarno pada tanggal 4 Juli 1927.

PNI kemudian bergabung dengan sejumlah partai lain, termasuk Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Katolik, membentuk suatu partai gabungan yang dikenal sebagai Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tanggal 10 Januari 1973.

Sejak awal berdiri, PDI mengalami konflik internal yang berkelanjutan, yang semakin diperparah oleh campur tangan pemerintah.

Untuk mengatasi konflik ini, Megawati Sukarnoputri, putri kedua dari Ir. Sukarno, didukung untuk menjadi Ketua Umum (Ketum) PDI. 

Namun, pemerintahan Suharto tidak menyetujui dukungan tersebut dan mengeluarkan larangan terhadap pencalonan Megawati Sukarnoputri dalam Kongres Luar Biasa (KLB) pada tanggal 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.