Anggaran Pemilu 2024 Diusulkan, Aktivis Anti Korupsi Sulut Sorot Potensi Kegiatan Sosialisasi Fiktif

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemerintah Provinsi Rizat Sangerbaru saja melakukan evaluasi APBD P 2023 dan mengajukan Ranperda APBD 2024.

Di dalam Ranperda, Pemprov Sulawesi Utara telah mengalokasiakan anggaran untuk Pemilu dan Pemilukada 2024.

Kepala BKAD Pemprov Sulut Clay Dondokambey belum membeberkan besaran anggaran untuk pilkada.

Namun Ia menyebut, penyusunan anggaran dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Informasi yang dihimpun tribunmanado.co.id, KPU Sulut telah mengusulkan anggaran pilkada 2024 sebesar Rp 105 miliar, sedangkan Bawaslu mengusulkan sebesar Rp 90 miliar.

Menurut Ketua KPU Sulut, Kenly Poluan, angka itu sudah mempertimbangkan aspek efisiensi.

"Anggaran itu turun dibanding Pilkada 2020 yang mencapai Rp 220 miliar," ujar dia

Terkait hal tersebut aktivis anti korupsi Rizat Sanger mengatakan yang kerap kali terjadi penyalahgunaan korupsi di anggaran Pilkada seperti kegiatan sosialisasi fiktif.

"Jangan sampai nanti ada kegiatan-kegiatan yang bersifat demi penyerapan anggaran tidak melakukan efektivitas dalam pencapaian kegiatan," jelasnya

Rizat pun menyorot soal kegiatan-kegiatan penyelenggara yang digelar di hotel kerap dilakukan markup.

"Ini yang sering menjadi akar persoalan, jadi kita perlu dorong agar budaya anti korupsi itu tetap menjadi patokan utam penyelenggara pemilu," jelasnya

Dia pun menegaskan akan mengawasi secara rapat karena penyelenggara pemilu adalah uang rakyat. (Ren)

Baca berita lainnya di: Google News.

Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.