5 Tuntutan Aliansi Masyarakat Nusa Utara Bersatu Saat Demo di Lantamal VIII Manado Sulawesi Utara

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Aliansi Masyarakat Nusa Utara Bersatu (AMSATU) menyampaikan pernyataan sikap saat menggelar demo di Mako Lantamal VIII Manado, Sulawesi Utara, Senin (9/10/2023).

Salah satu perwakilan dari masyarakat, Abid Takalamingan, menyayangkan peristiwa penganiayaan kepada salah satu anak buah kapal (ABK) KM Barcelona II pada Rabu (4/10/2023).

Peristiwa tersebut dianggap sangat menyakiti hati masyarakat sipil.

Apalagi, peristiwa itu terjadi jelang HUT ke-78 TNI.

"Peristiwa tersebut seakan-akan menjadi kado terburuk bagi masyarakat sipil yang dipersembahkan oleh Korps TNI AL menjelang HUT, di mana Angkatan Laut menjadi bagian integral dari TNI," jelasnya.

Menurutnya, peristiwa tersebut berawal dari penganiayaan di KM Barcelona II dan berlanjut di dermaga Pelabuhan Manado, dan disaksikan khalayak ramai.

Baca juga: 5 Fakta Menarik Eichiro Oda, Mangaka One Piece yang Sukses Menjadi Perbincangan

Baca juga: Kecelakaan Maut Pukul 04.00 WIB, Seorang Pemotor Tewas, Korban Oleng Kiri Lalu Tabrak Pohon

Bahkan, penganiayaan berlanjut di Kantor Pom Lantamal VIII Manado yang dilakukan oleh
oknum aparat berseragam dan tidak berseragam dari polisi militer.

Berikut 5 pernyataan sikap AMSATU:

1. Mengutuk dan mengecam keras tindakan represif dari aparat negara berseragam dan tidak berseragam menggunakan senjata laras panjang dan melakukan pelanggaran HAM yang mengakibatkan rusaknya fisik dari Kapten KM Barcelona II, Tonsen Barahama, dan Kapten Kapal KM Gregorius, Ade Harimisa, serta ABK masing-masing Yos Damalang, Farly Mamewe, Fredy Susanto Andreis, yang juga memberikan dampak berupa trauma psikis bagi korban.

2. Mendesak Panglima TNI, KASAL dan Danlantamal VIII Manado untuk melakukan proses hukum, memberikan tindakan tegas, melakukan pemecatan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penganiayaan dan pemukulan tersebut termasuk Danpom Lantamal
VIII Manado, Letkol Laut Ventje F. Komaling.

3. Mendesak kepada Menteri Perhubungan untuk menonaktifkan dan mengganti Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Manado, Letkol Marinir Benyamin Ginting karena diduga telah dengan sengaja melakukan tindakan pembiaran terjadinya pemukulan
dan penganiyaan kepada para korban di wilayah tanggung jawabnya.

4. Meminta kepada Dewan Pers untuk memanggil media-media yang tidak memberikan pemberitaan yang seimbang dan berdasarkan fakta serta mendesak kepada media-media tersebut untuk memberikan hak jawab atas prinsip keseimbangan pemberitaan.