Mata Lokal Memilih
Gandeng Jurnalis, Bawaslu Minahasa Gelar Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Pemilu 2024
Bawaslu Minahasa meminta jurnalis menyosialisasikan peraturan dan non-peraturan Bawaslu dalam Pemilu 2024.
Penulis: Mejer Lumantow | Editor: Isvara Savitri
TRIBUNMANADO.CO.ID, MINAHASA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minahasa menggelar Sosialisasi dan Implementasi Peraturan dan Non-Peraturan Bawaslu Minahasa.
Dalam kegiatan itu, Bawaslu Minahasa menggandeng jurnalis menjadi peserta.
Kegiatan berlangsung di Astomi Restoran Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara, Rabu (20/9/2023).
Bawaslu Minahasa juga menghadirkan dua narasumber, yaitu Pemerhati Kepemiluan dan Pemerintahan, Sevri Nelwan, serta Wakil Ketua PWI Minsel, Viktor Ratumbanua.
Ketua Bawaslu Minahasa, Lord Malonda, mengatakan jurnalis adalah ujung tombak tersosialisasikannya peraturan dan non-peraturan Bawaslu dalam Pemilu 2024 mendatang.
"Pers adalah corong terdepan dalam menyosialisasikan Undang-Undang terkait aturan dan non-aturan Bawaslu dalam Pemilu 2024 kepada masyarakat," kata Lord Malonda.
Untuk itu, dirinya berharap dukungan dari jurnalis untuk bekerja sama dengan Bawaslu dalam menyukseskan pemilu, baik pileg, pilpres, maupun pilkada.
Sementara Sevri Nelwan mengatakan bahwa Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Hal ini jelas tertuang dalam dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," sebut Sevri Nelwan.
Oleh karena itu, landasan Bawaslu membentuk Peraturan Bawaslu Pasal 145 UU Nomor 7 tahun 2027 adalah untuk melaksanakan pengawasan pemilu.
Baca juga: Ketua PMI Bitung Rita Tangkudung, Serahkan Piagam Penghargaan ke PT Pelindo
Baca juga: Gempa Hari Ini Kamis 21 September 2023, Info BMKG Pusat di Darat
"Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, Bawaslu membentuk peraturan dan menetapkan keputusan Bawaslu," jelas Sevri Nelwan.
Sedangkan non-peraturan Bawaslu yaitu langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh pengawas pemilu dalam rangka meminimalisasi potensi terjadinya pelanggaran pemilu.
MK Registrasi 11 Perkara Sengketa Pilkada dari Sulut, Baso Affandi: Hormati Proses Hukum |
![]() |
---|
Ajukan PHPU Pilkada Sulut ke MK, E2L-HJP Pilih Denny Indrayana Jadi Kuasa Hukum |
![]() |
---|
Menakar Ambang Batas Pertarungan Pilkada Sulut di Mahkamah Konstitusi, Catatan Pengamat Hukum |
![]() |
---|
KPU Tomohon Gelar Bimtek dan Simulasi Aplikasi Sirekap untuk PPK dan PPS Pilkada 2024 |
![]() |
---|
Bawaslu Mitra Sulawesi Utara Minta Media Awasi Tahapan Pilkada, Ini Alasannya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.