LSM Rako Lapor Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan KONI Sario ke Kejari Manado Sulawesi Utara

TRIBUNMANADO.CO.ID - LSM Rakyat Anti Korupsi (RAKO) melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Manado di Kejaksaan Negeri (Kejari), Senin (18/9/2023).

Laporan tersebut dilayangkan pasca peristiwa Gempa Bumi yang membuat sisi kanan gedung Hall B KONI Manado ambruk pada senin (12/9/2023).

Berbagai dugaan laporan potensi pelanggaran hukum tersebut telah diterima oleh Kasie Intel Kejari Manado Hisran Djafar.

Sementara itu Ketua LSM RAKO Sulut Harianto menjelaskan dari hasil penelusuran, proyek ini
diperuntukan untuk pembaangunan ruang terbuka hijau lapangan koni sario namun telah dirubah menjadi rehab fasilitas dan gedung Hall B koni sario manado

"Berdasarkan penelusuran kam di LPSE tahun 2020 http://lpse.sulutprov.go.id/eproc4/lelang?kategorid=2020&instansild
=&rekanan=&kontrak, kami tidak menemukan pekerjaan rehab bangunan Koni Hall B tapi kami hanya menemukan proyek pekerjaan
bangunan ruang terbuka hijau lapangan koni sario," jelasnya Selasa (19/9/2023).

Menurutnya pergeseran nomenklatur proyek menjadi rehabilitasi fasilitas gedung olahraga koni gedung Hall B, tidak melalui prosedur yang sesuai, mulai perencanaan, proses tender, pelaksanaan serta prosedur persetujuan
pergeseran spesifikasi material dalam pembangunan sarana fasilitas gedung.

"Nilai Rp 15 Miliar untuk sebuah rehab sangat besar, menurut kajian kami nilai harga bangunan untuk membangun baru bangunan seperti gedung KONI Hall B hanya membutuhkan nilai Rp 12 Miliar," jelasnya.

Menurutnya proyek ini masuk dalam kode tender 10410173, kode RUP 2032275 dengan nilai pagu sebesar Rp 15 Miliar.

Selain terindikasi fiktif, seleksi proyek ini berpotensi melanggar hukum.

Harianto membeberkan dalam seleksi tender ini dikuti 44 peserta namun yang memberikan penawaran hanya 2 peserta yaitu PT Manadon Pilar Nusantara dan PT Samudera Abadi.

Selanjutnya seleksi berlanjut dan yang keluar sebagai pemenang adalah PT Samudra Abadi Sejahtera.

"Proses seleksi tender berpotensi melanggar Perpres No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, atas perilaku oknum oknum yang ingin memperkaya diri sendiri dan Negara," jelasnya.

Harianto pun mengungkap bangunan gedung koni Hall B pada tahun 2018 sempat dilakukan rehab dengan nilai anggaran Rp 2,3 Miliar.

Kemudian pada tahun 2020/2021 di lakukan rehab lagi dengan nilai Rp 15 Miliar dengan indikasi menggeser proyek ruang terbuka hijau menjadi rehab gedung.

"Jadi kami berharap kasus ini harus berproses hukum, karena ini sudah ada indikasi korupsi," jelasnya.

Sebelumnya Sisi kanan gedung KONI tersebut diduga ambruk akibat gempa yang barusan terjadi, Senin (11/9/2023). 

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Provinsi Sulut Steve Kepel yang ikut turun ke lokasi membenarkan telah terjadi ambruk bangunan akibat gempa di KONI Sario.

"Tapi itu bukan bangunan utamanya, hanya asesoris bangunan di Hall B," jelasnya

Menurutnya, pihak Pemprov akan melakukan pendataan terhadap kerusakan tersebut, dan segera akan memperbaikinya.

"Jadi kami akan lakukan pendataan agar segera dilakukan perbaikan, sekali lagi yang bangunan yang menempel ini yang jatuh, karena gempa," katanya.

Sementara itu Kasie Intel Kejari Manado Hisran Djafar ketika dikonfirmasi sudah membenarkan laporan tersebut.

"Iya kemarin, ada beberapa LSM yang melaporkan dugaan penyimpangan di KONI Sario Manado, laporannya kami telah terima," ujarnya.(Ren)

Baca juga: Riset Populix Sebut Shopee Live Masih Jadi Favorit Pengguna Live Shopping, Berikut Alasannya

Baca juga: Profil Sammy Kaawoan, Kadis DPPKB Manado Sulawesi Utara Diduga Terlibat Kasus Korupsi

Baca berita lainnya di: Google News.

Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.