Pemprov Sulawesi Utara Dorong Pelayanan Dukcapil Gratis, Cepat dan Bebas Calo

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemprov Sulut menegaskan tentang pelayanan Capil yang cepat, tepat dan gratis.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di Ruang FJ Tumbelaka, Kamis (24/08/2023).

Rapat dibuka Kepala Dinas Dukcapil dan Keluarga Berencana (KB) Provinsi Sulut, Christodharma Sondakh dan dihadiri Dirjen Dukcapil Kemendagri (virtual) dan Kadis Dukcapil dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulut.

Dalam sambutannya, ia meminta seluruh Capil di daerah melayani masyarakat dengan cepat dan tepat.

"Masyarakat dilayani secara cepat tepat dan gratis sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Menurut Sondakh, setiap pejabat terkait diharapkan terus melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala, atas setiap standar pelayanan yang berjalan untuk memelihara keluhan sekaligus meningkatkan kepuasan publik atas pelayanan yang diberikan," kata dia.

Ia juga minta agar calo diberantas.

"Saya juga menekankan kepada semua memperhatikan isu permasalahan di lapangan seperti masih terindikasi adanya calo yang wara-wari dalam pengurusan E-KTP masyarakat, agar ditindak secara tegas.

Tidak ada tempat untuk calo dalam pengurusan E-KTP, karena semuanya gratis dan mudah dalam pengurusannya bagi seluruh masyarakat,” ungkapnya.

Dalam sambutannya, Kadis Dukcapil dan KB mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran Dinas Dukcapil dan KB Provinsi Sulawesi Utara serta seluruh Dinas Dukcapil kabupaten/kota atas komitmen dan dedikasinya sehingga koordinasi pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil di Sulawesi Utara dapat senantiasa terselenggara secara berkelanjutan.

“Saya berharap kegiatan yang kita laksanakan ini akan mampu menjadi wadah saling bertukar informasi laporan sekaligus evaluasi bersama terhadap penyelenggaraan layanan kependudukan dan catatan sipil untuk senantiasa progresif dan berkualitas,” katanya.

Menurut Sondakh, kependudukan dan pencatatan sipil adalah elemen krusial dalam membangun fondasi yang kuat bagi kemajuan suatu daerah, data yang akurat dan terkini, bukan hanya menjadi landasan bagi kebijakan pemerintah tetapi juga menjadi jaminan bagi hak-hak warga negara.

Oleh karena itu, lanjut Sondakh, rapat koordinasi ini menjadi wujud nyata komitmen kita dalam menjaga integritas dan kualitas data kependudukan yang ada.

Kerjasama lintas sektor dan instansi menjadi kunci utama dalam menjaga keterpaduan data, serta memastikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat.

“Karena itulah kiranya apa yang telah kita capai bersama saat ini mampu dipertahankan dan bahkan wajib kita tingkatkan, terlebih juga senantiasa mampu menyesuaikan dengan pola dan pembaharuan yang terjadi di lapangan.

Melalui rapat koordinasi ini pula saya berharap kepada seluruh hadirin selaku pejabat maupun pihak yang berkepentingan terhadap perkembangan dan kemajuan bidang kependudukan dan catatan sipil.