Pj Gubernur Gorontalo Larang Wisuda Siswa TK Hingga SMA Sederajat, Berikut Sanksi Jika Melanggar

“Kita ini baru selesai pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kesulitan ekonomi. Jadi jangan ada tambahan beban yang memberatkan orang tua,” tutup Pj Ismail.

Terkait polemik wisuda siswa itu, ditanggapi Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo saat ditemui di Festival Pesona Danau Limboto (FPDL) 2023. 

Menurut Nelson, acara wisuda harus disesuaikan kesepakatan orang tua murid.

"Pertama, saya serahkan kesepakatan orang tua ya. Kalau orangtua senang, silakan. Tapi jangan memaksa soal wisuda itu," kata Nelson Pomalingo kepada TribunGorontalo.com, seusai menutup agenda lomba perahu dayung FPDL 2023, Selasa (20/6/2023) sore.

Kalaupun harus dibuat acara penamatan murid TK, acara dibuat secara sederhana sehingga tidak membebani orangtua.

"Yang paling penting kan silaturahminya. Yang kedua, pengumuman mereka (murid) sudah selesai," jelas bupati.

Keluhan Orang Tua

Mei (28) warga Kecamatan Hulonthalangi Kabupaten Gorontalo mengaku biaya wisuda berkisar Rp 400 ribu.

Harga setinggi itu kata warga sudah bisa menebus 30-an kilogram (kg) beras. Di tengah kesulitan ekonomi saat ini, tentu harga itu tidaklah murah. 

"Banyak tidak setuju itu cuma karena biaya salah satunya," tutur Mei saat dihubungi TribunGorontalo.com melalui WhatsApp, Selasa (20/6/2023) sore.

Menurutnya, baju seragam TK saja sudah mencapai Rp 1,3 juta. Ditambah SPP Rp 120 ribu.

Walaupun Mei mengaku bisa membiayai perlengkapan wisuda anaknya, ia termasuk pihak yang menolak karena tidak semua orangtua di sekolah tersebut mampu.

"Kasihan yang tidak mampu dalam finansial harus menyesuaikan dengan murid lain, toh," ujarnya.

Pada kesempatan lain, Opin warga Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo mengungkapkan, dirinya menolak wisuda karena tidak sesuai peruntukannya.

"Wisuda itu kan untuk perguruan tinggi. Untuk apa anak-anak TK atau SD ini diwisuda," jelas Opin.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribungorontalo.com