Anggaran Pilkada Serentak Sulawesi Utara 2024 Turun Dibanding 2020, KPU dan Bawaslu Diminta Berhemat

TRIBUNMANADO.CO.ID - Anggaran Pilkada serentak 2024 di Sulut dipastikan turun dibanding tahun 2020. 

Efisiensi menjadi alasan utama penurunan anggaran tersebut. 

KPU Sulut telah mengusulkan anggaran pilkada 2024 sebesar 105 Miliar ke Pemprov Sulut.

Angka itu turun dibanding Pilkada sebelumnya sebesar Rp 220 Miliar. 

Sedang Bawaslu Sulut mengusulkan anggaran sebesar Rp 90 miliar, yang turun Rp 20 miliar ketimbang pilkada 2020 yakni Rp 110 miliar. 

Ketua KPU Sulut Kenly Poluan mengatakan, usulan anggaran oleh pihaknya sudah sangat mempertimbangkan efisiensi. 

Namun, angka itu masih mungkin turun lagi. 

"Masih tetap atau turun, akan ditentukan dalam rapat pembahasan selanjutnya bersama Pemprov Sulut dan Bawaslu Sulut," kata dia saat pembahasan anggaran Pilkada pekan lalu. 

Sebut Kenly, pihaknya mempertimbangkan saran pemerintah untuk efisiensi dalam menyusun anggaran pilkada 2024.

Saat pelaksanaan program setelah anggaran diketuk, pihaknya juga akan berupaya mengetatkan ikat pinggang.

Meski demikian, KPU Sulut masih akan mengkaji usul Pemprov Sulut untuk melebur kegiatan KPU Sulut dan Bawaslu yang mirip. 

"Kita kan beda tugas, kalau KPU lebih ke pelaksanaan sedang Bawaslu di pengawasan," katanya.

Sementara Donny Rumagit dari Bawaslu Sulut menuturkan, usulan angggaran ke Pemprov Sulut sebesar Rp 90 miliar masih mungkin berubah karena pembahasan masih berlanjut. 

Selain efisiensi, sebut dia, anggaran berkurang dikarenakan ada komponen pembiayaan yang diserahkan ke Kabupaten dan Kota.

Ia mencontohkan untuk adhoc.

"Untuk honor Panwascam, sekarang diusulkan masing - masing Kabupaten dan kota," katanya. 

Gubernur Sulut Olly Dondokambey berkeinginan agar ada efisiensi dalam anggaran pilkada 2024.

Hal ini ditegaskan Olly Dondokambey yang diwakili Asisten I Sekprov Denny Mangala, ketika membuka Rakor Pendanaan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten/Kota, Perubahan APBD dan Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut, di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Selasa (20/6/2023).

Dikatakan Olly, pendanaan Pilkada jadi domain daerah.

Untuk itu, daerah diminta menganggarkan anggaran Pilkada 40 persen di APBD Perubahan, sisanya 60 persen di APBD tahun 2024.

“Untuk daerah yang fiskalnya rendah, diperbolehkan dianggaran bertahap sampai 2024,” ujarnya.

Dia juga meminta KPU dan Bawaslu menyusun program kegiatan dengan efisiensi untuk menyukseskan Pilkada.

Semua tahapan kegiatan harus berjalan dengan efisiensi dengan tidak mengganggu substansi. 

“Contohnya program KPU dan Bawaslu yang hampir sama dilebur menjadi satu dan didiskusikan antara KPU dan Bawaslu supaya ada jalan keluar.

KPU provinsi juga mensinergikan kegiatan dengan kabupaten kota supaya tidak ada duplikasi anggaran,” pintanya.

Karena itu, lanjutnya, Pemprov Sulut melakukan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan supaya terjadi efisiensi.

Pertemuan secara langsung bisa dilakukan secara daring, ini juga bisa dilakukan KPU dan Bawaslu untuk efisiensi.

Yang penting subtansinya tidak berkurang.

Supaya tahapan bisa berjalan efektif dengan dukungan dana menyesuaikan dengan anggaran daerah
Dalam proses perencanaan dan penganggaran mempunyai persepsi yang sama dengan melihat kondisi keuangan daerah.

Karena out put kegiatan ini kita bawa ke gubernur dan bupati serta wali kota,” katanya.

Dia juga menambahkan, hibah ini dipantau langsung Kemendagri sampai penandatangan.

“Pemprov akan mencoba koordinasikan supaya on time penandatangan NPHD terkait pilkada 2024,” sebutnya. (Art)

Baca juga: 4 Kekurangan iPhone 14 yang Tak Banyak Diketahui Orang, Paling Parah yang Terakhir, Bisa Rugi Abis

Baca juga: Daftar Barang yang Diobral di Transmart Bahu Manado Sebelum Tutup Permanen, Ada Diskon 70 Persen

Baca berita lainnya di: Google News.

Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.