Mata Lokal Memilih
Dituding Jegal Anies Baswedan dengan PK Sengketa Partai Demokrat, Ini Tanggapan Moeldoko
Kepala Staf Kepresidenan diketahui mengajukan PK terhadap sengketa kepengurusan Partai Demokrat. Ia membantah hal tersebut untuk menjegal capres.
TRIBUNMANADO.CO.ID - Isu-isu menjelang Pemilihan Umum 2024 semakin menarik disimak.
Salah satu yang ramai adalah upaya penjegalan salah satu calon presiden, Anies Baswedan.
Isu ini terus mencuat sejak ia dideklarasikan sebagai capres pada tahun 2022 lalu.
Kemudian, ada pula sengketa tentang kepengurusan Partai Demokrat.
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, diketahui mengajukan peninjauan kembali tentang konflik kepengurusan Partai Demokrat.
Kasus tersebut diketahui bergulir sejak 2021.
Moeldoko pun membantah tudingan bahwa tindakannya tersebut untuk menjegal Anies Baswedan menjadi capres yang akan maju di Pemilu 2024.
Ia mengatakan, saat mengajukan PK, Anies belum dideklarasikan sebagai capres.
"Kan enggak masuk akal, apa urusannya dengan Mas Anies Baswedan? Enggak ada urusannya, persoalan itu kan sudah lama terjadi," kata Moeldoko Moeldoko dalam program Gaspol! Kompas.com, Jumat (23/6/2023).
Moeldoko melanjutkan, upaya PK yang ia ajukan pun merupakan sebuah proses hukum yang mesti ditempuh selama pihaknya merasa putusan pengadilan tidak tepat.
Baca juga: Gempa Terkini di Bandung Jabar Sabtu 24 Juni 2023, Info BMKG Terjadi di Laut Kedalaman 25
Baca juga: Gempa Siang Ini Sabtu 24 Juni 2023, Guncang di Laut 46 Kilometer Timur Laut Tuapejat, Info BMKG
Ia mengatakan, bila kubu kongres luar biasa (KLB) menyatakan mengundurkan diri dari sengketa Demokrat, maka perkara hukum ini pun bakal berakhir.
"Kalau sepanjang teman-teman masih meperjuangkan itu ya memang saatnya PK berjalannya ya kebetulan saja berdekatan (dengan pencalonan Anies)," ujar Moeldoko.
Mantan panglima TNI ini pun menegaskan bahwa upaya PK ini merupakan sebuah proses hukum yang biasa terjadi.
Kecurigaan AHY
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menduga, PK terkait kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan Moeldoko untuk menjegal pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden.

MK Registrasi 11 Perkara Sengketa Pilkada dari Sulut, Baso Affandi: Hormati Proses Hukum |
![]() |
---|
Ajukan PHPU Pilkada Sulut ke MK, E2L-HJP Pilih Denny Indrayana Jadi Kuasa Hukum |
![]() |
---|
Menakar Ambang Batas Pertarungan Pilkada Sulut di Mahkamah Konstitusi, Catatan Pengamat Hukum |
![]() |
---|
KPU Tomohon Gelar Bimtek dan Simulasi Aplikasi Sirekap untuk PPK dan PPS Pilkada 2024 |
![]() |
---|
Bawaslu Mitra Sulawesi Utara Minta Media Awasi Tahapan Pilkada, Ini Alasannya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.