Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Bitung Sulawesi Utara

Hengky Honandar Rakorwas dengan Presiden Jokowi, Ini yang Akan Diterapkan Pemkot Bitung

Wakil Wali Kota Bitung mengikuti rakorwas bersama Presiden Jokowi. Rapat tersebut menuntut daerah agar program memiliki hasil nyata.

Tribunmanado.co.id/Dok. Media Center Pemkot Bitung
Wakil Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, mengikuti Rapat Koordinasi dan Pengawasan Nasional Intern Tahun 2023 dengan Presiden RI Joko Widodo, Rabu (14/6/2023). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, BITUNG - Wakil Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, mengikuti Rapat Koordinasi dan Pengawasan (rakorwas) Nasional Intern Tahun 2023 dengan Presiden RI Joko Widodo, Rabu (14/6/2023).

Menurut Hengky Honandar, rakorwas itu mengangkat tema Kawal Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi.

Rakorwas dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo.

"Jadi yang dipetik Pemerintah Kota Bitung dari pelaksanaan rakorwas itu bagaimana pemda melakukan pemanfaatkan anggaran tepat sasaran dan penghematan," kata Inspektur Kota Bitung, Yoke Senduk, Rabu (14/6/2023).

Dalam rakorwas itu, Presiden Joko Widodo menekankan, dalam rangka pemanfaatan keuangan negara yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan anggaran pendapatan belanja nasional (APBN) harus nyata produktivitas dan hasilnya kelihatan.

Yoke Senduk mencontohkan terkait dengan anggaran untuk penanganan stunting Rp 10 miliar.

Dalam pelaksanaannya, ada kegiatan perjalanan dinas (perdis), rapat, sosialisasi, masing-masing menyedot anggaran Rp 3 miliar.

Praktis anggaran untuk kegiatan utama penanganan stunting sisa Rp 2 miliar.

"Contoh seperti ini, banyak kegiatan tidak terlalu penting dari pada tujuan pokok dan utama penanganan stunting," jelasnya.

Poin penting yang didapat dari rakorwas itu akan diterjemahkan ke Pemerintah Kota Bitung sehingga anggaran itu langsung ke sasaran atau tujuan yang kompleks.

Baca juga: Tim PPIH Sulut Tiba di Embarkasi Balikpapan, Bergerak Siapkan Dokumen Perjalanan Jamaah

Baca juga: Arti Mimpi Uang di Saku, Pertanda Baik ataukah Buruk? Berikut Tafsirnya

Kegiatan pendukung lain memang bisa, akan tetapi penyerapan anggarannya harus lebih banyak ke sasaran pokok atau utama.

Dalam rakorwas itu, juga berlangsung penyampaian materi dari kementerian sesuai dengan tupoksinya.

Seperti Kemenpolhukam menekankan jamin usaha, iklim kondisi keamanan negara, kepastian hukum harus sejalan agar investor di Indonesia nyaman ada kepastian.

Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar para pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjalankan tugasnya secara baik.

Presiden meminta BPKP agar pengawasan itu orientasinya pada hasilnya.

Wakil Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, mengikuti Rapat Koordinasi dan
Wakil Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, mengikuti Rapat Koordinasi dan Pengawasan Nasional Intern Tahun 2023 dengan Presiden RI Joko Widodo, Rabu (14/6/2023).

Apalagi saat ini pemerintah sedang fokus melakukan peningkatan produktivitas menuju Indonesia Emas.

Bukan hal yang mudah, angka-angkanya sudah ada tapi tantangannya tidak gampang. 

"Kita tahu situasi global, situasi ekonomi dunia juga tidak mendukung. Ada 96 negara masuk pasien (IMF) menunjukkan bahwa situasi dunia sekarang ini betul-betul pada situasi yang sangat sulit," kata Joko Widodo.

Oleh sebab itu, setiap rupiah yang dibelanjakan mulai dari dana APBN, APBD, maupun BUMN, semuanya harus produktif.

"Saya minta pengawasan itu orientasinya bukan ke prosedurnya, tapi orientasinya ke hasilnya apa," tegas Jokowi.

Baca juga: 3 Kasus Bunuh Diri Terjadi di Sitaro Sulawesi Utara Sejak 2022 hingga 2023

Baca juga: Tips Aman Ala Honda DAW, Menikung yang Tepat Saat Berkendara

Dalam rapat itu, Hengky Honandar Honandar didampingi para asisten, kepala bidang, serta Inspektorat Kota Bitung.(*)

Baca berita lainnya di: Google News.

Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved