Mahfud MD Bicara Transaksi di Balik Meja DPR dan Penyusup, Persekongkolan di Lembaga Pemerintahan

Karena penasaran, Mahfud pun mengundang lembaga-lembaga internasional guna membahas turunnya IPK Indonesia.

“Kesimpulannya itu memang terjadi conflict of interest di dalam jabatan-jabatan politik,” kata Mahfud.

“Di DPR, itu terjadi transaksi di balik meja, Mahkamah Agung, pengadilan bisa membeli perkara.

Di pemerintah, di birokrasi sama, itu temuannya,” ujar Mahfud lagi.

Eks Menhan era Presiden Gus Dur ini juga mengatakan, ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki konsultan hukum.

“Nanti kalau ada masalah, 'Tolong dibantu itu'. Ini ngurus orang korupsi, bantu ini.

Dibawa ke pengadilan, pengadilannya kolusi lagi. Sampai akhirnya hakim ditangkap, jaksa ya ditangkap, polisi ditangkap dan seterusnya,” tutur Mahfud.

Mahfud meminta agar permasalahan seperti itu ditata kembali.

Mahfud mengatakan, untuk menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung oleh tiga dimensi utama,

yakni membuat kebijakan yang berempati dan antikorupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat,

serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis.

Mahfud menyebutkan bahwa tiga dimensi tersebut merupakan kumulatif atau tidak bisa dipilih salah satu saja.

Baca juga: Amien Rais Kritik Tim PRH Bentukan Mahfud MD, Najwa Shihab Pasang Badan Beri Balasan

Artikel ini telah tayang di Kompas.com