Pemkab Minsel Sulawesi Utara Kembali Dapat Apresiasi KPK Lewat Capaian MCP dan SPI

TRIBUNMANADO. CO. ID, MINSEL - Prestasi gemilang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara.

Kali ini Pemkab Minsel menorehkan prestasi dalam Evaluasi Hasil Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survey Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022.

Pemkab Minsel dibawah kepemimpinan Franky Donny Wongkar dan Petra Yani Rembang meraih peringkat 2 se-Sulawesi Utara untuk pencapaian MCP Pemerintah Daerah Tahun 2022 dengan total nilai 94.

Sedangkan untuk capaian Indeks Integritas berdasarkan SPI Tahun 2022 sebesar 76,7, juga meraih peringkat 2 sesudah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Artinya, untuk kategori kabupaten/kota, Minahasa Selatan berada pada urutan pertama.

Hal ini disampaikan KPK RI  pada kegiatan Evaluasi Hasil Monitoring Center for Prevention (MCP)  dan Survey Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022 secara virtual, Selasa (9/5/2023).

Hal tersebut dilakukan sebagai upaya terlaksananya pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan sistem pemerintah daerah 2023 di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.

Selain penyampaian hasil final MCP dan SPI tahun 2022, dalam rapat ini juga dibahas tentang  rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil MCP dan SPI, Program Pencegahan Korupsi Daerah, serta persiapan MCP tahun 2023.

Franky Wongkar menyampaikan bahwa prestasi tersebut patut disyukuri karena terdapat peningkatan.

"Penilaian ini mengalami kenaikan, jika tahun sebelumnya khusus untuk MCP berada di peringkat 3, hasil final tahun 2022 naik menjadi peringkat 2," ucapnya.

Baca juga: 8 Ekor Sapi Disembelih per Hari di Rumah Potong Hewan Bailang Manado Sulawesi Utara

Baca juga: 2 Tahun Kepemimpinan AARS, Pemkot Manado Rotasi Pejabat, Richard Sualang: Dituntut Kerja Maksimal

Menurut Franky Wongkar, hal itu menunjukkan peningkatan kinerja seluruh komponen pemerintah daerah yang bekerja sama untuk mencegah korupsi.

Seperti diketahui bahwa MCP merupakan salah satu upaya KPK untuk pencegahan korupsi pada pemerintah daerah melalui perbaikan sistem.