Mata Lokal Memilih
TAPD dan Bawaslu Sitaro Gelar Pertemuan, Bahas Anggaran Pengawasan Pilkada 2024
Kabupaten Siau Tagulandang Biaro bakal melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahub 2024 mendatang.
Penulis: Octavian Hermanses | Editor: Chintya Rantung
TRIBUNMANADO.CO.ID - Kabupaten Siau Tagulandang Biaro bakal melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahub 2024 mendatang.
Pesta demokrasi yang rencananya akan bergulir November 2024 itu dipastikan bakal menyedot anggaran yang tidak kecil dari APBD Kabupaten Sitaro.
Terkait itu, pemerintah daerah mulai menyiapkan langkah guna persiapan hibah anggaran pelaksanaan Pilkada kepada pihak penyelenggara baik Komisi Pemilihan Umum hingga Badan Pengawas Pemilu.
Terkini, Pemkab Sitaro melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menggelar pertemuan dengan Pimpinan Bawaslu Kabupaten Sitaro.
Dimana dalam pertemuan yang berlangsung pada Rabu (26/4/2023) di gedung Media Center kantor bupati, kedua pihak membahas soal rencana anggaran yang bakal dihibahkan pemerintah daerah.
"Ya, hari ini kita bahas mengenai anggaran untuk Bawaslu dalam rangka tahapan pelaksanaan Pilkada," kata Anggota TAPD Kabupaten Sitaro, Ch Bob Wuaten.
Dalam pertemuan tersebut, TAPD meminta agar Bawaslu Sitaro bisa menunjukan rencana program sesuai tahapan yang bergulir dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sitaro.
"Nantinya itu akan jadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan besaran anggaran yang akan dihibahkan. Jadi program kerja itu penting untuk disiapkan," ungkap Wuaten.
Dari rancangan anggaran yang disodorkan Bawaslu kepada pemerintah daerah, Wuaten melihat angka terbesar ada pada biaya honor lembaga ad hoc yang dibentuk di setiap daerah.
"Rata-rata honor tenaga ad hoc ini mengalami kenaikan seratus persen. Dan ini harus kita siapkan. Tapi untuk pembiayaan tahapan, kita minta harus ada rencana program," lanjutnya.
Meski terbilang besar, namun pemerintah daerah bakal berupaya untuk mengakomodir anggaran yang diajukan pihak penyelenggara secara bertahap.
"Karena ini wajib disiapkan pemerintah. Tapi kan untuk besaranya harus kami kaji sebaik mungkin," katanya lagi.
Untuk menangani awal tahap Pilkada di akhir tahun ini, pemerintah daerah bakal menyiapkan anggaran senilai Rp 5 miliar untuk semua lembaga penyelenggara.
"Itu akan dibagi ke KPU maupun Bawaslu. Sisanya akan kita tambah pada tahun depan," kuncinya.
Pertemuan dua pihak itu dipimpin langsung Sekretaris Daerah, Denny Kondoj selaku Koordinator TAPD dan dihadiri Asisten I Novia Tamaka, Asisten III dr Semuel Raule serta beberapa pimpinan OPD.
MK Registrasi 11 Perkara Sengketa Pilkada dari Sulut, Baso Affandi: Hormati Proses Hukum |
![]() |
---|
Ajukan PHPU Pilkada Sulut ke MK, E2L-HJP Pilih Denny Indrayana Jadi Kuasa Hukum |
![]() |
---|
Menakar Ambang Batas Pertarungan Pilkada Sulut di Mahkamah Konstitusi, Catatan Pengamat Hukum |
![]() |
---|
KPU Tomohon Gelar Bimtek dan Simulasi Aplikasi Sirekap untuk PPK dan PPS Pilkada 2024 |
![]() |
---|
Bawaslu Mitra Sulawesi Utara Minta Media Awasi Tahapan Pilkada, Ini Alasannya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.