DPRD Sulut
Anggota DPRD Sulut Tanggapi Aturan Baru Kemendagri soal Penentuan Penjabat Kepala Daerah
Kemendagri mengubah aturan pengusulan penjabat (pj) untuk penjabat Bupati, Walikota dan Gubernur yang habis masa jabatan pada Mei 2023.
Penulis: Arthur_Rompis | Editor: Rizali Posumah
lihat foto
Tribun Manado
Billy Lombok Anggota DPRD Sulut menanggapi keluarnya aturan baru Kemendagri yang memberi wewenang pada Ketua DPRD untuk turut mengusulkan Penjabat Kepala daerah.
Selain Bolmong dan Sangihe, ada puluhan daerah yang disurati Kemendagri perihal ketentuan baru ini.
Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Sulut Denny Mangala saat dikonfirmasi membenarkan tentang adanya surat Kemendagri tersebut.
Meski demikian, kata dia, Gubernur tetap punya wewenang mengusulkan.
"Jadi dari Ketua DPRD mengusulkan tiga orang, Gubernur juga mengusulkan tiga orang, jadi mungkin saja calon yang diusulkan sama," katanya.
Ia menuturkan, kriteria calon adalah pejabat tinggi pratama.
Di kabupaten dan kota, pejabat tinggi pratama adalah Sekda.
Jadi ketua DPRD bisa memilih Sekda serta pejabat Pemprov.
"Tidak bisa pejabat di Kabupaten dan kota karena tidak sesuai aturan kepangkatan," katanya. (Art)
Berita Terkait: #DPRD Sulut
| Terungkap Total Gaji Anggota DPRD Sulut, Sudah Termasuk Tunjangan Rumah, Transportasi dan Komunikasi |
|
|---|
| Tunjangan Rumah DPRD Sulut Dinilai Rawan, Baso Affandi : Bisa Timbulkan Luka Kepercayaan Publik |
|
|---|
| Daftar 11 Poin Aspirasi Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat yang Disampaikan ke DPRD Sulut |
|
|---|
| DPRD Sulawesi Utara Terima Aspirasi Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Dalam RDP |
|
|---|
| Ini Permintaan Masyarakat Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara kepada Anggota DPRD Sulut |
|
|---|
![[FULL] Kesaksian Warga Lubang Buaya saat G30S/PKI: Sumur Berisi Mayat 6 Jenderal Milik Seorang Guru](https://img.youtube.com/vi/FVVk2wuyxiU/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.