Jelang Pemilu 2024, Kapolda Sulawesi Utara Ajak Parpol dan Caleg Ciptakan Politik Sehat

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Setyo Budiyanto mengajak partai politik dan bakal caleg untuk menciptakan politik sehat di Pemilu 2024 nanti.

"Mengutip Ketua KPU, sejatinya Pemilu itu konflik yang dilegalkan karena memperebutkan kekuasaan," kata Irjen Setyo dalam Diskusi Publik Tren dan Tantangan Pileg dan Pilkada Serentak di Sulawesi Utara yang berlangsung di Grand Whiz Manado, Rabu (29/02/2023).

Kapolda mengatakan, untuk mewujudkan Pemilu yang sehat maka kontestannya harus berpolitik cercas. "Kontestan harus paham aturan," kata Kapolda.

Dari kacamata keamanan, Kapolda menegaskan, peserta Pemilu dilarang melakukan black campaign, politik uang, isu SARA dan hoax.

Selain itu, politik identitas, demo unjuk rasa dan disintegrasi politik.

Ia menyentil pentingnya karakter wakil rakyat dalam menjalani mandat.

"Wakil rakyat merupakan mandat yang dijalani lima tahun. Apabila dalam proses pemilihan sudah menyimpang, maka dalam pelaksanaan tugas juga pasti menyimpang," ujar kapolda.

Ia berharap parpol dan calon berpartisipasi aktif dan menjalankan politik sehat.

Parpol dan calon diajak menciptakan politik yang aman.

"Jangan memanfaatkan momentum seperti keputusan PN Jakpus terkait penundaan Pemilu," katanya.

Terakhir, Kapolda Sulut mengingatkan kembali Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).

Di mana, Sulut berada di urutan dua IKP. Berdasarkan analisa, kata Irjen Setyo, Indeks itu masih terkait peninggalan Pemilu 2019.

Menurutnya, jika di Pemilu 2024 masih terjadi kesalahan yang sama, artinya persoalannya ada pada orangnya.

Bisa saja penyelenggara, peserta, baik parpol dan calon maupun masyarakat.

"Karena itu, kuncinya mari sama-sama kembali ke konstitusi," kata jenderal dua bintang itu.

Partai Politik Terafiliasi Jaringan Teroris Ternyata Ada di Indonesia dan Mendaftar Ikut Pemilu 2024

Kabar terbaru setahun menjelang Pemilu 2024, ternyata ada Partai politik (parpol) baru yang terafiliasi dengan jaringan terorisme.

Hal tersebut diungkap oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar,

yang menjelaskan soal parpol baru yang terafiliasi jaringan terorisme.

Partai yang terafiliasi teroris diketahui karena para pimpinan parpolnya.

Partai politik tersebut ternyata juga sempat ikut mendaftar untuk ikut Pemilu 2024 mendatang.

Akan tetapi saat ini parpol tersebut tak lolos sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Ya pengurusnya. Unsur-unsur pimpinannya, tapi itu kan parpol yang sudah tereliminasi tidak bisa ikut dalam pemilu," ujar Komjen Boy di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/3/2023).

Komjen Boy Rafli Amar. (Tribun Jogja)
Oleh sebab itu, kata Boy, perlu kewaspadaan semua pihak dalam menjalankan politik praktis.

Secara khusus Boy menekankan kepada masyarakat untuk waspada.

"Kewaspadaan untuk masyarakat bahwa ada pihak-pihak yang tentunya melalui jalur-jalur demokrasi yang ada,

tapi platform kebangsaannya masih perlu kita verifikasi, validasi lagi," lanjutnya.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai afiliasi yang dianut pimpinan parpol itu, Komjen Boy hanya menyebutkan istilah kelompok yang dilarang di Indonesia.

Bahkan ada tokoh yang pernah berurusan dengan hukum.

"Sudah ada juga yang berurusan dengan hukum juga. Saya tidak ngitung jumlahnya, tapi tokoh-tokoh tertentunya.

Saya tidak bisa ngitung. Ada afiliasi dengan pok (kelompok) jaringan yang pernah dilarang, atau yang dilarang," tambah Komjen Boy.

Komjen Boy sebelumnya menyatakan, ada partai politik baru yang terafiliasi dengan jaringan terorisme.

"Itu ada. Sudah ada perubahan strategi dari bullet ke ballot, dari peluru ke kotak suara.

Ini adalah satu siasat jaringan jaringan yang terafiliasi, termasuk kelompok intoleran, untuk bisa menjadi bagian dari pesta demokrasi,

untuk masuk ke dalam sistem demokrasi kita," kata Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar dalam Dialog Kebangsaan yang mereka gelar bersama KPU dan Bawaslu RI di hotel St Regis, Jakarta, pada Senin (13/3/2023).

"Makanya dalam verifikasi dan sebagainya, kami juga diminta klarifikasi dari masyarakat,

ada partai-partai baru tertentu yang diindikasikan bahwa calon-calon pengurusnya ada afiliasi dengan jaringan teroris," kata dia.

Ditemui wartawan selepas acara, Boy menegaskan bahwa partai politik yang bersangkutan tidak termasuk dalam daftar 24 partai politik yang lolos sebagai peserta Pemilu 2024.

Sebelum penetapan peserta pemilu, partai politik yang mendaftarkan diri harus melalui tahapan verifikasi administrasi dan faktual oleh KPU RI.

"Tidak lolos verifikasi. Karena kita sudah dapat informasi dari awal.

Kami katakan, ada indikasi (terafiliasi dengan jaringan terorisme global)," ujar Boy.

Komjen Boy  menyampaikan, partai politik yang diindikasikan ini hanya satu.

Baca juga: Jabatan Kapolres Boltim Berganti, Sugeng Setyo Budhi Gantikan I Dewa Nyoman Agung Surya Negara

Baca juga: Dimutasi dari Kapolres Bitung, Segini Harta Kekayaan AKBP Alam Kusuma

Baca berita lainnya di: Google News.

Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.