Mahfud MD Puji Sulawesi Utara sebagai Laboratorium Pluralisme Terhebat di Indonesia

"Dengan ini kita tutup rapat wacana pemilu tunda," katanya.

Mahfud menilai putusan PN Jakarta Pusat yang ingin menunda pemilu atas gugatan Partai Prima adalah salah kamar.

Sebut Mahfud, tidak semestinya hakim pengadilan negeri memutuskan perkara yang merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Ini salah kamar, menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, jika ada perkara administrasi yang masuk pengadilan negeri wajib ditolak. Jika terlanjur diperkarakan hakim wajib memutuskan perkara itu dengan putusan tidak memenuhi ketentuan," katanya.

Karena salah kamar, keputusan tersebut bisa diabaikan meskipun misalnya pihak KPU kalah banding lagi.

Baca juga: 26 Rekomendasi Poster Gambar dan Ucapan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa, Cocok Dibagikan ke Medsos

Baca juga: Mahfud MD Siap Tunjukkan Dugaan Pencucian Uang Rp 300 Triliun ke DPR RI

"Diabaikan saja," kata dia.

Dikatakan Mahfud, penyelengggaraan pemilu lima tahun sekali adalah amanat konstitusi.

Konstitusi adalah hukum yang lebih tinggi dari apapun, termasuk putusan Mahkamah Agung.

"Kecuali oleh kekuatan pembuat konstitusi. Akan timbul problem hukum kalau mau dipaksakan. Sebab, harus ada pengubahan Undang-Undang Dasar (UUD) yang membutuhkan biaya lebih besar dibanding biaya penundaan pemilu,” jelas Mahfud.

Ungkap Mahfud, satu-satunya jalan menunda pemilu adalah dengan mengubah Undang-Undang Dasar.

Ini hal yang sangat berat.

"Oke pemilu nggak jadi, terus caranya bagaimana kalau ditunda? Bisa diubah Undang-Undang Dasar, nah mengubah Undang-undang Dasar itu ributnya biaya politik, biaya sosialnya, juga biaya uangnya itu juga, jauh lebih mahal daripada menunda pemilu. Coba bayangkan,” katanya.(*)

Baca berita lainnya di: Google News.

Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.