Bitung Sulawesi Utara
Koordinator JPPR Kota Bitung Iqbal Lakue: Gubernur Ditunjuk Presiden Langgar Konstitusi
Penunjukan gubernur langsung oleh presiden dinilai mencoret nilai demokrasi. Ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan wacana tersebut.
|
Penulis: Christian_Wayongkere | Editor: Isvara Savitri
Seperti contoh di Sulut, KPU kebagian Rp 220 miliar, Bawaslu memperoleh Rp 110 miliar, pada Pilgub 2020 silam.
Pertimbangan lainnya, APBD provinsi triliunan rupiah tapi nyaris tak terasa di kabupaten/kota.
Jika gubernur adalah perpanjangan tangan presiden, sebaiknya ditunjuk presiden agar seiring.
Namun, gubernur harus PNS agar bisa dikrontrol dan diganti kapan saja sesuai aturan.
Gubernur PNS pasti bisa mengayomi bupati dan kepala daerah beda parpol, terbukti penjabat gubernur yang bekerja dengan baik.(*)
Baca berita lainnya di: Google News.
Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.
Berita Terkait: #Bitung Sulawesi Utara
| Fakta-Fakta yang Terungkap Terkait Kasus Dua Bocah Meninggal karena Tenggelam di Perairan Bitung |
|
|---|
| Kesaksian Pihak Keluarga Terkait Meninggalnya Dua Balita Perempuan di Bitung |
|
|---|
| Penjelasan Polisi Terkait Kebakaran PT Army Pasifik Morotai Cabang Bitung, Sulawesi Utara |
|
|---|
| PT Fishing Trade International di Bitung Terbakar, Kerugian Capai Rp 1 Miliar |
|
|---|
| Daftar Harga Bahan Pokok di Pasar Girian Bitung, Daging Ayam Rp 32.000 Perkilo |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Korda-JPPR-Kota-Bitung-Iqbal-Lakue-dfjnvdgfbn.jpg)