Akhirnya Terungkap Alasan Pemprov NTT Buat Kebijakan Masuk Sekolah Pukul 05.00 Pagi

TRIBUNMANADO.CO.ID - Baru-baru ini beredar sebuah video yang berisi Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat meminta agar sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Kupang menerapkan jam pelajaran dimulai pukul 05.00 pagi.

Dalam video yang viral tersebut, Viktor mengatakan kebijakan masuk sekolah pukul 05.00 pagi diterapkan untuk membangun etos kerja para siswa.

"Perubahan itu memang sakit. Tapi harus dimulai, sehingga tidak ada yang persoalkan rombongan belajar terbatas," kata Viktor dalam video itu.

Baca juga: Jarak Luncur Guguran Lava Gunung Api Karangetang di Sitaro ke Kali Batuawang dan Kahetang jadi 2 KM

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Nusi membenarkan adanya penerapan aturan tersebut.

Linus mengatakan, aturan tersebut sudah diterapkan sejak Senin (27/2/2023) di salah satu SMA di Kupang.

“Sudah diterapkan mulai hari ini dan SMA Negeri 6 (Kupang) sudah lakukan pagi tadi dan berjalan baik tanpa hambatan,” ucap Linus dilansir dari Kompas.com, Senin (27/2/2023).

Adapun sekolah-sekolah lainnya, kata Linus, masih dalam tahap sosialisasi kepada para wali murid.

Menurutnya, sosialisasi bukan berarti menunda, tetapi aturan tetap diterapkan sembari proses kajiannya berjalan.

Linus berharap, aturan tersebut dapat diterima oleh para orangtua murid dan juga masyarakat.

“Ini untuk melatih kedisiplinan anak-anak NTT,” tandasnya.

Dampak bagi murid

Menanggapi hal itu, psikolog anak, Astrid Wen mengatakan, aturan masuk sekolah pukul 05.00 pagi tidak relevan bagi sebagian besar murid.

“Jam 5 pagi itu bukan waktu yang cocok untuk kebanyakan (sebagian besar) murid. Mungkin satu dua orang cocok, tapi tidak cocok dengan kebanyakan murid,” ucap Astrid saat dihubungi Kompas.com, Selasa (28/2/2023).

Astrid mengatakan, kebijakan tersebut akan berdampak pada fisik dan mental dari murid.

“Berbeda hal dengan satu dua siswa mendapatkan training khusus, itu berbeda,” tutur dia.

Menurut Astrid, berbeda bila seorang murid juga menjadi seorang atlet, ia akan bangun pagi untuk latihan fisik sebelum berangkat sekolah.

“Nah, itu kebutuhan belajar yang berbeda. Jadi, perlu dibedakan sesuai kebutuhan murid,” ungkapnya.

Astrid menuturkan, dampak secara mental akan muncul karena para murid belum dalam kondisi optimal untuk mengikuti pembelajaran terlalu pagi.

“Dampak fisiknya mungkin kurang siap belajar. Dampak psikis, secara mental ibaratnya belum bangun untuk siap belajar. Jadinya, tidak siap belajar dalam kondisi optimal,” lanjutnya.

Menurut Astrid, selain murid, para guru juga seharusnya diperhatikan dalam penerapan aturan tersebut.

Bila guru belum siap atau dalam kondisi tertekan akibat aturan itu, proses pengajaran bisa terganggu.

“Jadi bila dilihat dampak secara mentalnya, anak-anak tidak terkena dampak langsung dari perubahan sistemnya, tetapi sangat mungkin jadi korban pelampiasan dari orangtua atau dari guru yang harus mendukung sistem pembelajaran tersebut,” jelasnya.

Astrid mengatakan, anak dalam sistem pendidikan dengan aturan tersebut berada di posisi lemah, terutama bila aturan itu tidak berjalan dengan baik.

Untuk jam mulai pelajaran yang ideal, menurut Astrid harus disesuaikan dengan wilayahnya.

“Untuk idealnya jam belajar sekolah murid, itu menyesuaikan per daerah dilihat dengan kajian lingkungan dan kajian sekolah,” tandas Astrid.

Anggota DPR: Jangan Jadikan Murid Kelinci Percobaan

Anggota Komisi X DPR Andreas Hugo Pareira mengkritik kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT yang menerapkan jam masuk sekolah pukul 05.00 Wita bagi siswa dan siswi SMA-SMK.

Menurut dia, kebijakan itu tidak memiliki alasan yang cukup kuat untuk diterapkan.

"Jangan jadikan siswa-siswi kita menjadi 'kelinci percobaan'," kata Andreas kepada wartawan, Rabu (1/3/2023).

Politisi PDI-P ini mengaku tengah berada di daerah pemilihan (Dapil) nya yaitu Flores, NTT. Berdasarkan pantauannya, kebijakan tersebut justru mendapatkan banyak penolakan.

"Saya lagi di Dapil, di Flores. Di daerah ramai penolakan dari sekolah, para guru dan orangtua siswa terhadap kebijakan ini," tegasnya.

Oleh karena itu, Andreas meminta Dinas Pendidikan Provinsi NTT mengkaji ulang kebijakan jam masuk siswa SMA-SMK tersebut.

Dia juga meminta agar Pemprov NTT tidak membuat kebijakan yang hanya berdasarkan selera sendiri, tanpa menyertakan partisipasi publik.

"Jangan suatu kebijakan dibuat hanya atas dasar feeling dan selera pembuat kebijakan," ujar dia.

Baca berita lainnya di: Google News.

Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.