Berita Nasional
Jokowi Buka Suara soal Pencopotan Menteri di Kabinet Prabowo, Singgung Hak Prerogatif Presiden
Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara terkait pencopotan beberapa menteri di kabinetnya oleh Presiden Prabowo Subianto.
TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara terkait pencopotan beberapa menteri oleh Presiden Prabowo Subianto.
Jokowi menegaskan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden.
Saat ditemui di Solo, Jumat (12/9/2025), Jokowi menolak berkomentar lebih jauh.
"Itu kewenangan Presiden. Saya nggak bisa memberikan komentar. Itu hak prerogatif," kata Jokowi.
Jokowi juga mengaku tidak pernah dimintai saran oleh Presiden Prabowo mengenai perombakan Kabinet Merah Putih.
Ia menegaskan tidak ingin ikut campur dalam urusan tersebut.
"Nggak ada (Prabowo meminta saran). Saya nggak ingin juga. Saya kan di Solo terus," ujarnya.
Mengenai Budi Arie Setiadi, mantan Menteri Koperasi yang dikenal dekat dengannya, Jokowi mengaku belum bertemu lagi sejak Budi dicopot pada Senin (8/9/2025).
"Belum (bertemu dengan Budi Arie). Belum ketemu. Mungkin segera ketemu," katanya.
Di sisi lain, Budi Arie, yang merupakan pendiri dan ketua relawan Projo (Pro Jokowi), menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung pemerintahan Prabowo.
Meskipun telah dicopot dari jabatannya, Budi Arie menyatakan hal itu tidak akan mengubah sikap politiknya.
"Selalu dong. Orang kita yang menangin, masa kita nggak dukung," kata Budi Arie saat acara serah terima jabatan di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Selasa (9/9/2025).
Menurutnya, sebagai salah satu tokoh yang berperan dalam pemenangan Prabowo di Pilpres 2024, tidak ada alasan baginya untuk tidak memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan yang baru.
Loyalitas politiknya tetap berada di barisan pendukung Prabowo.
Pencopotan atau pemberhentian menteri di Indonesia merupakan hak prerogatif yang sepenuhnya dimiliki oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan.
Tom Lembong Sebut Budaya Politik di Era Ini Sangat Jahat: Mana Ada Kriminalisasi di Era Sebelumnya |
![]() |
---|
Rencana Menkeu Purbaya Pindahkan Rp 200 Triliun dari BI Disetujui Presiden Prabowo, Ini Tujuannya |
![]() |
---|
Jaringan Perempuan Pembela HAM Desak Hentikan Brutalitas Aparat, Tolak Tunjangan DPR |
![]() |
---|
Prabowo Bakal Tarik Utang Baru Rp781,8 T Tahun 2026, Segini Total Utang Pemerintah Indonesia |
![]() |
---|
Wapres RI Gibran: Presiden Prabowo Punya Komitmen Bangun Indonesia, Tidak Lagi Jawasentris |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.