KPU Sulawesi Utara Rekrut 77.244 Personel Penyelenggara Pemilu, Berikut Rincian dan Daftar Honornya

TRIBUNMANADO.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bakal menghabiskan banyak dana untuk membayar personel penyelenggara pemilu di tingkat bawah atau badan ad hock.

Tahun 2023 ini saja, KPU Sulut dibekali duit sekitar Rp 20 Miliar.

Komisioner KPU Sulut, Lanny Ointoe tak menampik dana ini nanti akan banyak digunakan untuk kepentingan logistik dan merekrut personel badan ad hoc.

Mereka terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Adapun dirangkum tribunmanado.co.id, sesuai tingkatannya dari kecamatan. KPU, pertama merekrut Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Tiap kecamatan diplot 5 orang PPK, sementara di Sulut itu ada 171 Kecamatan, maka total ada 855 Orang PPK di Sulawesi Utara.

Di setiap Kecamatan, ada seorang Ketua PPK, dan 4 Orang Anggota PPK.

Dikutip dari situs KPU, PPK akan diberi honor 2,5 Juta untuk Ketua PPK, dan Rp 2,2 Juta untuk Anggota PPK.

Lanjut lagi ke tingkat kelurahan/desa, KPU harus merekrut Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Setiap desa/kelurahan direkrut 3 orang PPS. Jika ditotal semua desa/kelurahan di Sulut ada 1.839 Desa/Kelurahan, maka total ada 5.517 Orang PPS

Ketua PPS akan diberi honor sebesar Rp1,5 Juta Sementara Anggota PPS memperoleh honor Rp1,3 juta.

Selanjutnya KPU harus merekrut Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Partarlih).

Pantarlih ini direkrut sesuai jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Sulut yang jumlahnya 8.609.

Pantarlih ini akan mulai bertugas 12 Februari menyambangi rumah-rumah memutakhirkan data pemilih.

Para Pantarlih akan diberi honor Rp 1 juta selama bertugas.