5 Ribu Wajib Pilih di Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara Belum Kantongi e-KTP

TRIBUNMANADO.CO.ID, SANGIHE – Kurang lebih 5 ribu wajib pilih di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, belum menantongi e-KTP.

Sedangakan hal tersebut merupakan salah satu syarat utama dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Pemilu Serentak 2024.

“Ada kurang lebih ada 5 ribu wajib pilih belum mengantongi KTP El yang menjadi syarat utama dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Pemilu serentak 2024,” ungkap Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sangihe, Elysee Philby Sinadia, Jumat (3/2/2023).

Menurutnya, usai pembentukan badan adhoc PPK dan PPS, KPUD Sangihe konsentrasi pada agenda persiapan pemutakhiran data pemilih.

“Untuk basis pemilih, KPUD tetap ada diacuan KTP-El Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, sehingga pihak KPUD Sangihe tetap akan menjalin koordinasi dengan Dinas Dukcapil untuk hal ini,” tutur Elysee Philby Sinadia.

Dia juga menambahkan, ketika penetapan daftar pemilih berkelanjutan, yang tidak mengantongi e-KTp langsung dikeluarkan dari daftar. 

“Nantinya pihak KPUD akan mengkaji kembali sehingga setiap wajib pilih harus mengantongi KTP-El dan boleh masuk pada daftar pemilih,” tegas Elysee Philby Sinadia.

Pemkab Sangihe Sulawesi Utara Terus Gaungkan Mahi’e Mesuang

Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Sangihe dr Rinny Silangen Tamuntuan terus gaungkan salah satu program unggulan Pemkab Sangihe Mahi’e Mesuang (Mari Menanam).

Kepala Dinas Pertanian (Distan) Daerah Sangihe Golfried Pella mengungkapkan, pasca pencanangan gerakan Mahi’e Mesuang melalui penanaman perdana bantuan sosial penanggulangan dampak inflasi di Sangihe akhir tahun 2022 lalu di Kecamatan Tahuna Barat, kini para kelompok tani (Poktan) di berbagai kampung tengah mempersiapkan lahan untuk mulai menanam.

Baca juga: Andrei Angouw Hadiri Kegiatan Penyuluhan di Mapanget Manado Sulawesi Utara

Baca juga: Pemkot Manado Rutin Bantu Warga Korban Banjir di Manado Sulawesi Utara

“Jadi bantuan sosial untuk penanganan dampak inflasi ini telah diberikan bagi 20 Poktan yang tersebar di berbagai Kecamatan, dengan bantuan senilai Rp 25 juta per Poktan," ungkap Kadis, Jumat (2/2/2023).

Sesuai dengan perjanjian kerja sama dengan petani Kata Pella, uang tersebut dibelanjakan untuk pembelian benih hortikultura dan pupuk.

“Ada laporan masuk sudah dua kelompok yang sudah menanam, sementara yang lain masih mempersiapkan lahan,” jelasnya.

Nantinya, pihak Distan akan melakukan monitoring ke lapangan terkait perkembangan program Mahi’e Mesuang dan penyuluh pertanian akan melakukan pendampingan bagi Poktan.

“Di tahun 2023 ini, kami juga sudah melakukan komunikasi dengan Distan Provinsi, untuk mendapatkan bantuan dengan memasukan proposal," bebernya.(*)

Baca berita lainnya di: Google News.

Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.