CPNS 2023
25 Contoh Latihan Soal CPNS 2023, Persiapan Tes SKD Materi TWK Lengkap dengan Jawaban dan Pembahasan
Berikut kumpulan contoh latihan soal Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2023
Indonesia menggunakan sistem 2 pintu. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yang diperlukan dalam rangka menjaga dan mengawal konstitusi sebagai norma hukum tertinggi di dalam negara agar supremasi hukum dapat terwujud.
8. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia menggambarkan salah satu fungsi konstitusi bagi bangsa Indonesia. Fungsi konstitusi yang dimaksud adalah....
A. Konstitusi sebagai kerangka pembangunan politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya
B. Konstitusi membagi dan membatasi kekuasaan dalam negara
C. Konstitusi seperti rumah bangsa
D. onstitusi merupakan identitas nasional yang menunjukkan kedewasaan suatu bangsa
E. Konstitusi merupakan sertifikat kelahiran suatu negara
Jawaban : D
Konstitusi merupakan identitas nasional yang menunjukkan kedewasaan suatu bangsa dalam mengatur negaranya karena gambaran arah berjalannya negara terdapat dalam konstitusi.
Bagi bangsa Indonesia, tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan yang dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
9. Salah satu isi konstitusi adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Di Indonesia, pengaturan mengenai HAM terdapat pada UUD 1945 pasal....
A. 24A - 24C
B. 28A - 28J
C. 25 A
D. 36
E. 34
Jawaban : B
Pengaturan mengenai HAM terdapat dalam UUD 1945 Bab XA, yaitu Pasal 28A-28J. Bab ini merupakan hasil amandemen kedua.
10. Negara berdiri di atas semua paham golongan, rakyat ada untuk negara, dan pengaturan mengenai HAM diatur secara umum merupakan ciri gagasan cita
negara ....
A. Individual
B. Golongan
C. Intergralistik
D. Pancasila
E. Sekuler
Jawaban : C
Cita negara intergralistik adalah konsep bernegara, yaitu negara merupakan susunan masyarakat yang integral yang di dalamnya segala golongan, bagian, dan anggotanya saling berhubungan secara erat dan merupakan masyarakat yang organis.
Negara berdiri di atas semua paham golongan, rakyat ada untuk negara bukan negara untuk rakyat, dan HAM diatur secara umum.
11. Setelah tidak berlakunya lagi konstitusi RIS 1949, ada lembaga negara yang ditiadakan pada saat mulai diberlakukannya UUDS 1950. Lembaga yang dimaksud adalah....
A. Menteri
B. DPR
C. MA
D. DPK
E. Senat
Jawaban : E
Lembaga negara yang ditiadakan pada saat berlakunya UUDS 1950 adalah senat.
Pada masa tersebut, lembaga negara terdiri atas presiden dan wakil presiden, menteri, DPR, MA, dan DPK.
Senat tidak ada lagi di masa UUDS 1950 karena senat sebagai cerminan dari negara federal. Senat adalah semacam DPD, yaitu sebagai perwakilan daerah-daerah.
12. Dari awal berdirinya Indonesia, konstitusi yang berlaku tidak hanya dipengaruhi oleh satu cita negara. Konstitusi RIS dan UUDS 1950 dipengaruhi oleh cita negara....
A. Individual
B. Pancasila
C. Intergralistik
D. Sekuler
E. Golongan
Jawaban : A
Cita negara individual adalah suatu negara merupakan suatu kontrak nasional, yaitu adanya negara untuk rakyat bukan rakyat untuk negara. Konsekuensi terhadap HAM tidak diatur secara terperinci.
13. Hingga saat ini, UUD 1945 telah mengalami amademen sebanyak empat kali. Proses amandemen kedua dilak- sanakan pada....
A. Oktober 1999
B. Agustus 1999
C. Agustus 2000
D. November 2000
E. November 2001
Jawaban : C
Amandemen kedua dilaksakana pada tanggal 7-18 Agustus 2000. Pasal yang mengalami perubahan adalah pasal 18, 18A, dan 18B, 19, 20, 20A, dan 22B, 25E, 26, 27, 28A sampai 28J,30, 36A sampai 36C.
14. Sebelum disahkan menjadi undang-undang, rancangan UU harus mendapatkan persetujuan bersama. Lembaga yang berhak mengajukan rancangan undang-undang adalah....
A. DPR
B. Presiden
C. MPR
D. DPD
E. MK
Jawaban : B
Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Hal ini
Pasal 5 ayat 1 UUD 1945.
15. Asas pemisahan kekuasaan menurut UUD 1945 hasil amandemen dijelaskan rakyat bahwa prinsip kedaulatan dibagikan secara horizontal dan saling mengendalikan satu sama lainnya.
Salah satu contohnya mengenai pengajuan usulan pemberhentian presiden yang harus diajukan ke Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu. Hal tersebut merupakan asas check and balances antara....
A. DPR dengan Presiden
B. DPR dengan DPD
C. DPR dengan MK
D. Presiden dengan MK
E. MPR dengan MK
Jawaban : C
Usulan pemberhentian presiden tidak bisa langsung diajukan oleh DPR, melainkan harus diajukan ke MK terlebih dahulu.
Ini merupakan bentuk asas check and balances antarlembaga negara, yaitu DPR dengan MK. Hal ini juga diatur dalam UUD 1945 Pasal 7B.
16. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, yaitu pada saat....
A. Proklamasi kemerdekaan
B. Sidang PPKI I
C. Lahirnya Piagam Jakarta
D. Sidang PPKI II
E. Belanda kembali ke Indonesia
Jawaban : B
Pengesahan digunakannya UUD 1945 sebagai konstitusi negara adalah pada saat sidang PPKI I, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang tersebut menghasilkan beberapa poin penting, sebagai berikut :
- Menetapkan presiden dan wakil presiden.
- Mengesahkan UUD 1945.
- Membentuk KNIP untuk membantu kinerja presiden.
17. Pada masa awal kemerdekaan, kekuasaan presiden sangat luas karena tidak ada lembaga negara lainnya yang mengawasi. Untuk menetralisasi hal tersebut, maka dikeluarkan....
A. Konstitusi RIS
B. UUDS
C. UU No. 23 Prp No 23
D. Dekrit presiden
E. Maklumat Wapres No. X tahun 1945
Jawaban : E
Maklumat Wakil Presiden No. X Tanggal 16 Oktober 1945 berisi tentang pemberian kewenangan kepada KNIP untuk memegang kekuasaan legislatif dan ikut serta menetapkan GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara).
18. UUD 1945 hanya berlaku selama empat tahun setelah kemerdekaan, kemudian konstitusi berubah menjadi kontitusi RIS karena situasi politik dalam negeri Indonesia yang agak terguncang dan adanya campur tangan Belanda. Pada masa ini, sistem pemerintahan yang berlaku adalah....
A. Presidensiil
B. Parlementer
C. Di bawah kendali Belanda
D. Campuran
E. Pengawasan langsung oleh rakyat
Jawaban : B
Pada masa berlakunya konstitusi RIS, pemerintahan menganut sistem kabinet parlementer, yaitu kebijakan dan tanggung jawab kekuasaan pemerintah berada di tangan menteri, baik secara bersama maupun individual.
Para menteri tidak bertanggung jawab kepada presiden, melainkan kepada parlemen (DPR).
19. Pada saat diberlakukannya konstitusi RIS, negara Indonesia berbentuk serikat dan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sembilan satuan kenegaraan dan negara bagian yang berjumlah ....
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
E. 9
Jawaban : C
Sebagai negara serikat, Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu menjadi tujuh negara bagian dan sembilan satuan kenegaraan.
Ketujuh negara bagian itu adalah Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan (termasuk distrik federal Jakarta), Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatra Timur, dan Negara Sumatra Selatan.
Sementara itu, kesembilan satuan kenegaraan yang dimaksud adalah Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat (daerah istimewa), Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.
20. Diberlakukannya konstitusi RIS meru- pakan salah satu cara Belanda untuk merebut kembali Indonesia, yaitu dengan membagi Indonesia menjadi beberapa bagian. Rancangan konstitusi RIS dibuat pada saat ....
A. Konferensi Meja Bundar
B. Perjanjian Renville
C. Piagam persetujuan
D. Perjanjian Linggarjati
E. Agresi Militer I
Jawaban : A
Rancangan konstitusi RIS dirumuskan oleh delegasi Republik Indonesia dan delegasi B.F.O. (Bijeenkomst voor Federal Overleg atau badan istimewa permusyawaratan federal) dalam Konferensi Meja Bundar.
Rancangan tersebut diterima oleh kedua belah pihak dan diberlakukan sejak tanggal 27 Desember 1949, setelah sebelumnya pada tanggal 14 Desember 1949 disetujui oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
Baca juga: Kumpulan Contoh Latihan Soal CPNS 2023 Mareri Bhinneka Tunggal Ika - TWK, untuk Persiapan Tes SKD
Itulah kumpulan latihan soal CPNS 2023, untuk persiapan SKD.
(*)
Baca Berita Tribun Manado DI SINI
Artikel ini telah tayang di Surya.co.id
Daftar 23 Nama Pelamar CPNS 2023 yang Kelulusannya Dibatalkan KPK, Ini Alasannya |
![]() |
---|
Cara hingga Syarat Sanggah Hasil Tes SKD CPNS dan PPPK 2023, Paling Lambat Hari Ini |
![]() |
---|
Contoh Soal dan Kisi-kisi Tes SKD CPNS 2023 Lengkap, TWK, TIU dan TKP |
![]() |
---|
Cara Cetak Kartu Ujian untuk Ikut Tes SKD CPNS, Ini Dokumen yang Wajib Dibawa Peserta |
![]() |
---|
Kumpulan Soal dan Kunci Jawaban TKP SKD CPNS 2023 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.