TKD dari APBN Menurun, Rinny Tamuntuan Lobi Anggaran untuk Pemkab Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara

TRIBUNMANADO.CO.ID, SANGIHE – Belum lama ini, Pj Bupati Kepulauan Sangihe, Rinny Tamuntuan, ke Jakarta untuk melakukan berbagai lobi anggaran di sejumlah kantor kementerian menyusul penurunan transfer keuangan daerah (TKD) dari APBN ke APBD.

Sebelumnya, pada 2022 TKD Sangihe sebesar Rp 823.520.420.000, kini turun menjadi Rp 769.956.825.000, atau kehilangan dana sebesar Rp 53.563.595.000.

Rinny Tamuntuan juga mengajukan pengusulan permintaan daerah agar berbagai program kegiatan pemerintah pusat dapat menyentuh masyarakat di daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina tersebut.

Untungnya, dana alokasi umum (DAU) pada tahun anggaran 2023 untuk Sangihe mengalami kenaikan sebesar Rp 17.295.341.000 menjadi Rp 511.447.930.000.

Namun untuk tahun 2023 terdapat kebijakan fiskal terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.

DAU tersebut diperuntukkan bagi bidang pendidikan, kesehatan, PUPR, kelurahan, dan PPPK.

Sedangkan untuk DAU Bebas Pemerintah Daerah dibebankan dengan kewajiban untuk membayar utang PEN, yang mana untuk 2023 ini kewajiban yang dibayarkan adalah bunga utang sebesar Rp 12.540.086.153.

Sedangkan untuk 2024 nantinya akan mulai membayar kewajiban pokok pinjaman dana PEN ditambah dengan bunga pinjaman.

Di samping itu dalam persiapan menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024, pada tahun anggaran 2023 pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan dana sebesar Rp 15 miliar.

Rinny Tamuntuan pun mengajak semua perangkat daerah dan unit kerja untuk sebisa mungkin mengoptimalisasi anggaran 2023 dengan memprioritaskan program kerja yang menyejahterahkan masyarakat.

Baca juga: Gempa Bumi Guncang Papua Selasa Malam, Magnitudo 4,1, Episenter Berpusat di Laut

Baca juga: DPRD Sulawesi Utara Berduka, Jenazah Fanny Legoh Disemayamkan di Gedung Cengkih

Di Jakarta, Rinny Tamuntuan pertama mendatangi Kantor Kementerian Sosial untuk mengajukan usulan pengalihan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jamkesda ke PBI APBN Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2023 melalui Kementerian Sosial RI.

Tujuannya, dengan dialihkannya PBI dengan anggaran APBN maka anggaran yang semula digunakan untuk Jamkesda dapat dialihkan pemda untuk kebutuhan lainnya.

Pada hari yang sama, Rinny Tamuntuan yang turut didampingi sejumlah staf khususnya dan menyambangi Kantor Badan Pangan Nasional dengan mengajukan beberapa proposal terkait ketahanan pangan daerah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerawanan pangan daerah di tengah isu krisis pangan yang mungkin saja terjadi di Indonesia pada 2023.

Rinny Tamuntuan kemudian mendatangi Kantor Kementerian Perhubungan RI terkait kontinuitas tol laut untuk menghindari terjadinya inflasi di Sangihe tahun 2023.

Mereka juga mengadakan rapat bersama dengan Tim Kementerian Perhubungan RI dan PT Pelni Pusat terkait peluang kemudahan yang dapat diperoleh para pengusaha Sangihe melalui jalur laut dalam hal angkutan kontainer untuk bahan pokok dan material lainnya, sehingga dapat lebih efisien dalam hal waktu dan biaya.