Utang Cina: Jebakan?

Penulis Adalah Yohanis Elia Sugianto, Mahasiswa Pasca Sarjana Filsafat STF Driyarkara

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pada 23 Januari 2017 silam, dalam dunia hubungan internasional seorang akademisi asal India: Brahma Chellaney menampilkan istilah “Debt trap diplomacy”.

Istilah ini merujuk pada kondisi dimana akibat dari dukungan China terhadap negaranegara berkembang dalam proyek infrastruktur yang terungkap lewat pemberian pinjaman yang besar, negara-negara tersebut lantas menjadi terbebani oleh utang terhadap Pemerintah China sehingga mau – tak mau kini berada di bawah kendali China (Chellaney 2017).

Dalam nada yang sama, mantan Wakil Presiden USA Mike Pence pun menyebut ini dalam cara demikian sama bahkan dipakainya dalam hari-hari terakhir pemerintahannya dalam konteks menegaskan bukti betapa besarnya ambisi militer China (Brautigam dan Rihmire 2021). Beberapa negara yang dapat disebutkan mengalami hal tersebut semisal: pembangunan Mattala Rajapaksa International Airport dan Pelabuhan Magampura Mahinda Rajapaksa di Hambantota – Sri Lanka pada 2013 yang menghabiskan dana sekitar $12 Miliar, 10 persen dari jumlah utang luar negeri Sri Lanka (Tharoor 2022), Pelabuhan Gwadar di Pakistan dan lain sebagainya. Proyek – proyek infrastruktur ini dinilai sebagai cara Cina menjebak negara-negara tersebut untuk mengambil pinjaman demi pinjaman berbunga tinggi dan diperuntukkan bagi proyek proyek infrastruktur yang mahal dan tidak banyak manfaatnya.

Terhadap fenomena yang dipaparkan di atas, pertanyaan yang tak terpungkiri untuk disampaikan, adalah perihal atas maksud apakah China mencetuskan kebijakan pemberian pinjaman ini? Apakah memang dengan maksud menguasai negara-negara berkembang? Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kebijakan Belt Road Initiative (BRI) sebagai dasar pemberian pinjaman oleh China akan diulas. Bersamaan dengan itu pula, akan dipaparkan pula intisari dari beberapa laporan perihal isi perjanjian kerja sama dari proyek infrastruktur yang dikerjakan berdasarkan bantuan pinjaman yang diberikan oleh China. Harapannya adalah dengan penggambaran objektif atas semua itu, dapatlah diperoleh sebuah pemahaman objektif tentang pemikiran politik China, khususnya lewat kebijakan Belt Road Initiative (BRI).

Mengenal BRI
Untuk pertama kalinya BRI diperkenalkan oleh Xi Jinping pada saat kunjungannya ke Kazakhstan dalam pidatonya di Universitas Nazaarbayev pada 7 September 2013. BRI kemudian pada Oktober 2017 disahkan sebagai program prioritas bagi Pemerintah China dan dimasukkan dalam Konstitusi Partai Komunis China pada Kongres Nasional ke-19 di Beijing. Legitimasi BRI atas cara ini lantas menjadikan BRI sebagai focus bagi
Pemerintah China dalam menentukan arah kebijakan luar negeri sampai sekarang. BRI karenanya disebut sebagai kebijakan luar negeri dan ekonomi yang paling ambisius.

Disebut demikian karena lewatnya Xi menunjukkan ambisinya terhadap program pembangunan yang dapat menghubungkan daerah perbatasan China dengan negaranegara tetangga. Ini menjadikan BRI sebagai proyek pembangunan terbesar dalam sejarah modern, mengingat visi konektivitas wilayahnya tak hanya tentang Jalur Sutera di daratan tapi juga maritim (Peter Cai 2). Oleh Xi, BRI memiliki sebuah tujuan yang lebih
besar dari sekedar menciptakan konektivitas antar wilayah yang memungkinkan kerja sama lebih luas dengan negara – negara tetangga entah dalam bidang ekonomi pun keamanan.

Tujuan dimaksud adalah menciptakan sebuah tatanan ekonomi regional yang baru (news.xinhuanet.com 2013). Tatanan yang pertama-tama tak merujuk pada penegasan posisi China sebagai pusat perkembangan baru, melainkan demi terwujudnya kehidupan ekonomi yang lebih baik dimana kapasitas industri dan ekspor tetap dapat ditingkatkan tanpa harus khawatir pada masalah kelebihan kapasitas produksi.

Sebagai catatan, kelebihan kapasitas produksi sendiri merupakan fenomena dalam perekonomian China dimana tingginya hasil produksi tidak dibarengi dengan daya serap pasar domestik China. Guna menghadapi masalah ini, memang China telah berusaha melakukan pengurangan kapasitas industri guna meminimalisir kelebihan kapasitas produksi. Namun kebijakan ini mengakibatkan penutupan besar-besaran lini produksi. Ini tentunya sesuatu yang sangat disayangkan terjadi, apalagi bila berhadapan dengan rencana jangka Panjang cina untuk mempercepat peningkatan industri (ipqi.org).

Maka dari itu, ekspansi pasar adalah solusi penting atas permasalahan ini, agar sektor industri dapat tetap berjalan tanpa harus khawatir dengan pemasaran. Berdasar hal – hal di atas, dapatlah dikatakan bahwa BRI sejatinya merupakan kebijakan yang berlandaskan prinsip keterbukaan dan kerja sama. Dalamnya negara negara tetangga dipandang sebagai sahabat yang dapat saling menopang dalam mengusahakan kemajuan, baik dalam bidang politik, ekonomi juga keamanan.

Keterbukaan menjadi dasar terciptanya sebuah komunikasi dan relasi tanpa batas demi kemajuan bersama. Sebagai inisiator dan penggerak utama rantai kerja sama, kebijakan ini menempatkan China dalam posisi dimana dapat sungguh tampil sebagai sebuah kekuatan baru yang berperan langsung dalam usaha peningkatan ekonomi global. BRI karenanya dianggap sebagai pintu masuk China dalam menegaskan posisinya di hadapan dunia.

Kenyataan tersebut lantas membuat BRI dinilai sebagai menifestasi dari Tianxia. Tianxia merupakan konsep China kuno yang mengajarkan dalamnya bahwa pemaknaan sejati atas dunia hanya dapat diusahakan lewat sebuah perspektif yang benar tentang dunia itu sendiri (Tingyang 9-10). Ini berarti bahwa segala hal yang berkaitan dengan kwalitas dunia hanya dapat dilihat dari sudut pandang dunia. Dunia dalam pemahaman
tinxia merujuk pada: 1) Tanah dan segala yang ada di bawah langit, 2) Persetujuan umum yang berdasar pada “hati” manusia, 3) sistem politik dunia dengan sebuah institusi global sebagai wujud kepemimpinan universal (globalasia.org).

Dunia yang dalamnya tak ada diferensiasi berdasarkan kwalitas apapun antar satu terhadap yang lain, melainkan saling terbuka pada kenyataan bahwa pencapaian atas kepenuhan dunia adalah sebuah
tanggungjawab bersama. Konsekwensinya adalah yang namanya pemaksaan kehendak atas orang lain, entah dalam lingkup pribadi, komunitas pun bangsa dianggap sebagai hal yang salah.

Kepentingan dunia karena tak dapat merujuk pada kepentingan nasional sebuah negara (Callahan, 752). Maka dari itu, agar dunia dapat kembali pada kesejatian nilainya semua orang termasuk pemerintah sebagai institusi kepemimpinan diminta untuk mendasarkan seluruh ada pada pengutamaan terhadap nilai ketimbang kebebasan, etika ketimbang hukum dan elit pemerintahan ketimbang demokrasi dan hak asasi.

Sebuah pola pemerintahan dari atas ke bawah demi menyembuhkan luka dunia (Callahan, 753),
sehingga kiranya dapatlah tercipta sebuah dunia yang diwarnai oleh sikap saling menguntungkan, terbuka, ralasional, sukarela, hirarkis dan lain sebagainya. Besarnya atensi China atas BRI dan luasnya visi yang terkandung dalamnya adalah hal yang membuat China semakin dapat menegaskan posisinya dalam dunia.

Tawaran kerja sama yang mendukung dan mendorong terciptanya Human Sustainable Development dalam BRI dianggap sebagai sebuah cara baru dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dalam arti seluas-luasnya, sehingga globalisasi pun dapatlah tercipta. Atas langkah ini, kebijakan BRI beroleh apresiasi oleh

Antonio Guterres selaku Sekjen PBB dan Peter Thomsen selaku ketua UNGA (hmj-hi.umm.ac.id). BRI dan Pemberian Pinjaman Memang adalah hal yang sulit dalam menjelaskan mekanisme pembiayaan China
dalam BRI karena China dikenal sangat tertutup tentang rincian perkembangan pembiayaan luar negeri. Maka tidaklah mengherankan bahwasanya kendati BRI telah berjalan dalam waktu cukup lama, hingga kini masih saja dicurigai sebagai alat untuk menempatkan negara-negara lain dalam jebakan utang. Solusi yang kiranya dapat diusahakan atas masalah ini, adalah penelusuran terhadap portfolio pembiayaan pembangunan China dengan berdasar pada kumpulan data GCDF dengan menggunakan metode: tracking Underreported Financial Flows (TUFF).

Metode ini diterapkan dengan cara mensintesis secara sistematis data-data yang memuat rincian proyek-proyek pembangunan luar negeri China. Data-data ini diperoleh dari empat sumber:
1) Dokumentasi yang tak disunting oleh berbagai embaga di China,
2) Informasi
dari sistem manajemen informasi bantuan Departemen Pemerintah negara penerima bantuan,
3) Penelitian lapangan dan
4 ) Laporan media berbahasa Inggris (Darren Cheong 4).

Berdasar data-data tersebut, analisis kemudian dibuat dengan menggunakan perbandingan terhadap standar pinjaman pembiayaan pembangunan internasional, dimana pembiayaan pembangunan umumnya dikategorikan atas dua cara: Official Development Assistance (ODA) yang dianggap sebagai bantuan dan Other Official Flaws (OOF) yang dianggap sebagai utang (Darren Cheong 4). Dari sana ditemukanlah bahwa
rasio bantuan terhadap utang adalah 1:5. Ini berarti dalam setiap $1 bantuan yang diberikan China, disertai utang sebesar $5 (Darren Cheong 5).

Kesan awal atas hal ini bahwa benarlah memang apa yang disebut sebagai debt trap China. Namun, guna
semakin memperjelas kenyataan ini, Cheong mengajak kita untuk juga turut melihat syarat arus pembangunan di China yang mencakup dalamnya suku bunga, masa tenggang dan masa jatuh tempo guna menakar pinjaman pembangunan China dibandingkan dengan pemberi pinjaman Internasional: Bank Dunia.

Bila dibandingkan dengan Bank Dunia, pemberian bantuan senantiasa dalam syarat yang lunak. Selain itu, kepada negara-negara berpenghasilan menengah, lewat World Bank’s International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) pinjaman diberikan kendati tidak memenuhi syarat pendanaan oleh International Development Association (IDA).

Struktur ini dimana dalamnya dibuat pemisahan atas pinjaman yang dibiayai utang dan pinjaman yang dibiayai bantuan memiliki kemiripan dengan program keuangan pembangunan China (Darren Cheong 6). Jika kemiripan ini diterapkan dalam perhitungan jangka waktu pinjaman dengan berpatokan pada suku bunga, masa tenggang dan periode jatuh tempo, maka dapatlah ditemukan bahwa tingkat bunga untuk pinjaman sebagai utang adalah 3,6 persen sementara pinjaman sebagai bantuan memiliki tingkat bunga 3,2 persen. Suku bunga tersebut bila dibangdingkan dengan yang diberikan oleh Bank Dunia, maka untuk pinjaman sebagai bantuan, suku bunga China lebih tinggi 1,5 persen sementara untuk pinjaman sebagai utang, suku bunga China lebih tinggi 0,8 persen (Darren Cheong 7).

Menakar Jebakan Utang

Tentunya dua indikasi tersebut di atas semakin memperkuat asumsi bahwa debt trap benarlah bukan wacana saja, melainkan memang sungguh terjadi. Kendati demikian, bagi Cheng, tanpa melihat sejarah keuangan pembangunan luar negeri China, kesimpulan demikian kiranya terlalu sederhana (Darren Cheong 9). Alasannya adalah meskipun suku bunga pinjaman China tinggi namun masih tidak mungkin dianggap
sebagai bagian dari strategi perangkap utang. Alasannya adalah terhadap semua pinjaman yang diberikan oleh China, tidak disertai dengan jaminan atas asset apapun atau memberikan jaminan kedaulatan atas asset yang dimiliki. Padahal idealnya adalah harusnya dalam menerima pinjaman, penjamin haruslah menjaminkan beberapa bentuk asset, pendapatan masa depan ataupun ekspor komoditas yang dapat disita jika gagal bayar.

Lanjutan Artikel ini:  Utang Cina: Menakar Jebakan