Segini APBN Untuk Sulawesi Utara 2023, Turun Cukup Besar, Ini Rinciannya

Kedua, penyelesaian proyek-proyek strategis nasional termasuk Ibu Kota Negara Baru Nusantara dan penguatan hilirisasi industri, dan pengembangan ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Ketiga, menjaga dan memperkuat jaring pengaman sosial terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, menurunkan kemiskinan ekstrem, dan mengurangi kesenjangan.

Keempat, meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan layanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah.

Kelima, mendukung reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan mendukung persiapan Pemilu 2024.

Data Belanja Pemerintah Pusat (456 satker (bertambah 4 satker disbanding tahun 2022 yang sebanyak 452 satker)

Belanja Pegawai: Rp 3,24 triliun (naik Rp 50 miliar dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 3,19 triliun)

Belanja Barang: Rp 3,63 triliun (naik Rp 250 miliar dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 3,38 triliun)

Belanja Modal: Rp 1,8 triliun (turun Rp 480 miliar dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 2,28 triliun)

Bantuan Sosial: Rp 25,29 miliar (naik Rp 3,76 miliar dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 21,53 miliar)

DAU: Rp 8,37 triliun (naik Rp 340 miliar dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 8,03 triliun)

DBH: Rp 469,6 miliar (turun Rp 100,73 miliar dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 570,33 miliar)

DAK Fisik: Rp 1,17 triliun (turun Rp 590 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp 1,76 triliun)

DAK Non-fisik: Rp 1,69 triliun (sama dengan tahun 2022 yang sebesar Rp 1,69 miliar)

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey didampingi Kepala DJPb Sulut, Ratih Hapsari Kusumawardhani menyerahkan DIPA Pemprov Sulut, pemkab/pemkot dan instansi vertikal di GKN Manado. 
DI : Rp 89,4 miliar (turun Rp 17,2 miliar dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 106,6 triliun)

Dana Desa: Rp 1,1 triliun (naik Rp 10 miliar dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 1,09 triliun)

(*)