Segini APBN Untuk Sulawesi Utara 2023, Turun Cukup Besar, Ini Rinciannya

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemerintah Sulawesi Utara mendapatkan pos anggaran yang cukup besar tahun 2023.

Anggaran tersebut berasal dari APBN 2023.

Namun rupanya pos anggaran yang akan diperoleh mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Baca juga: Asisten III Sekda Kotamobagu Sulawesi Utara Buka Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca

Tapi anggarannya masih tergolong besar.

Rincian APBN Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023

Total Belanja Negara 2023: Rp 21,6 triliun (turun Rp 520 miliar dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 22,12 triliun)

Total Belanja Pemerintah Pusat 2023: Rp 8,7 triliun (turun Rp 170 miliar dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 8,87 triliun)

Baca juga: Seorang Remaja Curi Mixer dan Keyboard Dari Satu Gereja di Minahasa Sulawesi Utara, Langsung Dijual

Total Transfer ke Daerah 2023: Rp 12,9 triliun (turun Rp 350 miliar dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 13,25 triliun)

Pemprov Sulawesi Utara, pemkab dan pemkot, serta instansi vertikal menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2023.

Penyerahan DIPA APBN 2023 dilaksanakan di Gedung Keuangan Negara (GKN) Manado, Senin (5/12/2022). 

APBN tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi.

Baca juga: Ketua DPRD Sulawesi Utara Manfaatkan DIPA untuk Tangani Krisis Pangan dan Resesi Ekonomi

 Namun pada saat yang sama, juga meningkatkan kewaspadaan dalam merespon gejolak global yang masih terus berlangsung.

"Belanja negara diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Kepala Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulut, Ratih Hapsari Kusumawardhani. 

Fokus itu diimplementasikan melalui beberapa hal.

Pertama, belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM unggul dan produktif.

Kedua, penyelesaian proyek-proyek strategis nasional termasuk Ibu Kota Negara Baru Nusantara dan penguatan hilirisasi industri, dan pengembangan ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Ketiga, menjaga dan memperkuat jaring pengaman sosial terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, menurunkan kemiskinan ekstrem, dan mengurangi kesenjangan.

Keempat, meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan layanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah.

Kelima, mendukung reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan mendukung persiapan Pemilu 2024.

Data Belanja Pemerintah Pusat (456 satker (bertambah 4 satker disbanding tahun 2022 yang sebanyak 452 satker)

Belanja Pegawai: Rp 3,24 triliun (naik Rp 50 miliar dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 3,19 triliun)

Belanja Barang: Rp 3,63 triliun (naik Rp 250 miliar dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 3,38 triliun)

Belanja Modal: Rp 1,8 triliun (turun Rp 480 miliar dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 2,28 triliun)

Bantuan Sosial: Rp 25,29 miliar (naik Rp 3,76 miliar dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 21,53 miliar)

DAU: Rp 8,37 triliun (naik Rp 340 miliar dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 8,03 triliun)

DBH: Rp 469,6 miliar (turun Rp 100,73 miliar dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 570,33 miliar)

DAK Fisik: Rp 1,17 triliun (turun Rp 590 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp 1,76 triliun)

DAK Non-fisik: Rp 1,69 triliun (sama dengan tahun 2022 yang sebesar Rp 1,69 miliar)

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey didampingi Kepala DJPb Sulut, Ratih Hapsari Kusumawardhani menyerahkan DIPA Pemprov Sulut, pemkab/pemkot dan instansi vertikal di GKN Manado. 
DI : Rp 89,4 miliar (turun Rp 17,2 miliar dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 106,6 triliun)

Dana Desa: Rp 1,1 triliun (naik Rp 10 miliar dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 1,09 triliun)

(*)