Sulawesi Utara
Anggota DPRD Jems Tuuk Ingatkan Pemprov Sulawesi Utara, Stop Beli Mobil Dinas dan Anggarkan Seminar
Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara diproyeksi bakal turun di tahun 2023.
Penulis: Ryo_Noor | Editor: Chintya Rantung
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara diproyeksi bakal turun di tahun 2023.
Pemprov Sulut kemungkinan hanya menerima dana sekitar Rp 3,8 Triliun, atau turun Rp 200 Miliar dibanding tahun sebelumnya.
APBD lagi seret, Jems Tuuk, Anggota DPRD Sulawesi Utara pun meminta Pemprov Sulut memfokuskan belanja daerah untuk kepentingan masyarakat.
Kegiatan yang dinilai tak penting dan tidak prioritas dihilangkan. Semisal pengadaan mobil dinas, maupun pertemuan-pertemuan yang menguras kas daerah jangan dianggarkan.
"Tidak ada pembelian mobil baru di 2023, seminar, beli gorden," kata Politisi PDI Perjuangan ini ketika rapat pembahasan APBD 2023 di Ruang Rapat Paripurna Gedung Cengkih, Jumat (5/11/2022).
Pengadaan mobil dinas ini hampir selalu masuk APBD.
"Saya buka buku APBD ada selalu pengadaan mobil, bahkan ada anggaran servis lebih mahal dari harga mobil," kata Legislator paling kritis di Gedung Cengkih ini.
Ia juga meminta Perangkat Daerah Pemprov Sulut stop kegiatan seminar-seminar.
"Tidak boleh ada seminar, pelatihan, kumpul kumpul. Semua diberikan untuk program pemberdayaan masyarakat," kata Wakil rakyat Daerah Pemilihan Bolmong Raya ini.
Ia menyampaikan sesuai arahan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey kegiatan APBD 2023 nanti difokuskan untuk menangani masalah pangan.
"Masalah pangan nomor 1, Rakyat Sulut harus makan, harus swasembada," ujar dia.
Pj Sekprov Sulut, Praseno Hadi pun masih tak sepakat dengan kritisi soal stop pengadaan mobil dinas.
Pasalnya, Pemerintah pusat sudah menginstruksikan untuk Pemda melakukan pengadaan mobil listrik. Atas instruksi itu, Pemprov Sulut siap melaksanakan
"Pengadaan kendaraan sekarang harus mobil listrik, diupayakan ada kendaraan listrik dibeli, akan disesuaikan," kata Birokrat yang juga menjabat Asisten Ekonomi dan Pembangunan inim
Soal pangan ia sepakat, apalagi Gubernur Olly Dondokambey secara tegas menginstruksikan hal itu
