Sulawesi Utara
Anak Buah Gubernur Sulawesi Utara Kibarkan Bendera Putih, Tak Berdaya Atasi Kelangkaan Solar
Kelangkaan solar masih terus terjadi di Sulawesi Utara. Beberapa instansi sudah pusing karena masalah ini tak kunjung selesai.
Penulis: Ryo_Noor | Editor: Isvara Savitri
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Masalah kelangkaan BBM jenis solar tak kunjung tuntas.
Pemprov Sulawesi Utara pun kehabisan cara mengatasi kelangkaan tersebut.
Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulut, bahkan sudah mengibarkan bendera putih kalau bicara masalah solar.
Kepala Dinas ESDM Sulut, Fransiskus Maindoka, beralasan meski label dinasnya itu menyangkut energi, namun kewenangan soal itu mereka tak punya lagi.
"Tidak bisa apa-apa, kewenangan ESDM sudah ditarik kementerian sesuai UU Nomor 23," ujarnya kepada Tribunmanado.co.id.
Dulunya, kata Fransiskus Maindoka, ESDM punya bidang terkait minyak dan gas (migas), kini sudah tak ada lagi.
Justru kalau bicara BBM di Pemprov Sulut sudah diserahkan ke Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Sulut.
"Tapi di daerah, BBM itu sudah ditangani sekretariat daerah lewat biro perekonomian," ujarnya.
Meski begitu, Dinas ESDM masih dilibatkan dalam Tim Pemantauan BBM.
Tim itu melibatkan aparat kepolisian, Satpol PP, dan Pertamina.
Baca juga: DPRD Sulawesi Utara Beber Sosok Middle Man di Kasus Solar: Negara Jangan Kalah Sama Oknum
Baca juga: Arti Mimpi Sakit Hati, Pertanda Bagi Seseorang Mengalami Kesulitan tapi Akan Lebih Bijaksana
Soal penindakan pun jadi domain aparat kepolisian.
Apalagi kata Fransiskus Maindoka, Kapolda Sulut yang baru ingin mengatasi masalah ini.
Itu terungkap saat rapat koordinasi berasama di Polda Sulut.
"Semoga Kapolda baru bisa mengatasi masalah ini. Ditemukan siapa yang back up ini?" bebernya.
Setali tiga uang Biro Perekonomian Setda Provinsi Sulut.
Ketimbang mengatasi persoalan dasarnya, Biro Perekonomian Sulut mengambil langkah 'mengemis' tambahan kuota BBM ke BP Migas.
Permintaan Pemprov Sulut pun sudah ditolak.
Lukman Lapadengan mengaku sudah berupaya melobi BPH Migas.
Kuota yang ada saat ini, Sulut kebagian 146 ribu kiloliter.
Setelah merekap kebutuhan di 15 kabupaten/kota maka muncul angka 154 ribu kiloliter.
Baca juga: Jembatan Boulevard II Manado Diresmikan Pemprov Sulawesi Utara, Warga: Terima Kasih Pak Guburnur
Baca juga: Joune Ganda Puji Cara Lobi Gubernur Sulawesi Utara Majukan Minut Sampai Likupang Masih DPSP
Pemprov meminta tambahan 8 ribu kiloliter.
Harapannya, surat permintaan tambahan kuota itu bisa dipenuhi BPH Migas.
Namun alih-alih dipenuhi, Pemprov Sulut bahkan belum dapat balasan surat dari BPH Migas
"Kami masih menunggu respon BPH Migas," kata dia kepada Tribunmanado.co.id pekan lalu
Ia pun berinisiatif melobi langsung pejabat BPH Migas, siapa tahu akan ada kejelasan permintaan Pemprov Sulut.
Ia langsung mengonfirmasi soal permintaan tambahan kuota BBM untuk Sulut.
Hasilnya tak sesuai harapan.
"BPH Migas belum bisa menambah kuota solar, karena untuk tambahan itu butuh tambahan dana juga, dananya tidak ada," katanya pasrah.
Pemprov Sulut sudah berupaya namun kebijakan penambahan solar itu domainnya BPH Migas.(*)
