Jatah Kuota PPPK Boltim Terbanyak di Sulawesi Utara, Sam Sachrul Mamonto Jamin Tidak Ada Penyusup

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) segera bergulir dalam waktu dekat di sejumlah daerah di Sulawesi Utara.

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), satu di antaranya turut mengusulkan penambahan PPPK.

Usulan itu telah mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Kuota yang diberikan untuk Boltim sendiri sebanyak 709.

Jumlah ini terbanyak di antara daerah lainnya di Sulut.

Bupati Sam Sachrul Mamonto ditanyai perihal kuota melimpah PPPK yang dijatahi pusat, mengaku bersyukur hal itu melebihi harapannya.

"Kita patut bersyukur saudara-saudara sekalian, Boltim alhamdulillah disetujui oleh pusat mendapat jatah 709 kuota PPPK. Jumlah ini terbanyak di Sulut," ucap Mamonto saat sambutan dalam Rapat Paripurna Ranperda Perubahan APBD, Selasa (27/09/2022).

Sempat disentil soal maraknya honorer titipan daerah lain kerap menyusup saat rekrutmen ASN, baik CPNS maupun PPPK di wilayah dengan jumlah kuota penerimaan yang banyak, Bupati menjamin tak akan terjadi di Boltim.

"Tidak akan terjadi orang luar yang tidak memiliki persyaratan yang diatur, lalu tiba-tiba namanya muncul (dalam daftar Calon PPPK)," imbuhnya.

Sama seperti rekrutmen PNS, pada kasus PPPK, proses rekrutmen berbasis pada kompetensi yang dibutuhkan, adil, terbuka dan tersistematisasi oleh pusat.

"Rekrutmennya kan menggunakan Computer Assisted Test (CAT), maka tentu siapa yang memiliki kemampuan lebih dia yang akan terakomodir," jelas Sam Sachrul Mamonto.

Senada, Wakil Ketua DPRD Boltim, Muhammad Jabir mengatakan proses rekrutmen PPPK berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Boltim.

"Kan tidak dibuka lamaran secara umum, jadi tidak mungkin nama yang tidak ada disini tiba-tiba nama mereka masuk dalam daftar," tukasnya.

Rekrutmen PPPK di Boltim pada tahun 2022 diprioritaskan bagi tenaga honorer untuk formasi guru, tenaga kesehatan dan bidang teknis dengan masa pengabdian minimal satu tahun.

Namun, Pemkab tengah mengusulkan kelonggaran syarat dimaksud, mengingat sebelumnya tenaga honorer Boltim sebagian besar dirumahkan pada masa Pandemi Covid 19.

• Julian Kamagi Terpilih Lagi Jadi Hukum Tua Desa Warukapas

Baca juga: Viral di Media Sosial, Ada Calon Kepala Desa di Minut Sulawesi Utara Nol Suara, Warga: Kami Heran

• Ratusan Pelajar Kota Bitung Dapat Bantuan dari Perusahaan, Maurits dan Hengky Ucapkan Terima Kasih