Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Sulawesi Utara

70 Persen Subsidi Salah Sasaran, GTI Sulawesi Utara Dukung Kebijakan Pemerintah Naikkan Harga BBM

Garda Tipikor Indonesia (GTI) Sulawesi Utara (Sulut) memberikan dukungan kepada pemerintah terkait kenaikan harga BBM ini.

Penulis: Nielton Durado | Editor: Chintya Rantung
nielton durado/tribun manado
Ketua GTI Sulawesi Utara Risat Sanger. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Ditengah berbagai penolakan tentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Garda Tipikor Indonesia (GTI) Sulawesi Utara (Sulut) memberikan dukungan kepada pemerintah terkait kenaikan harga BBM ini.

Menurut Ketua GTI Sulut Risat Sanger, jika ada beberapa faktor yang melandasi kenapa pihaknya mau mendukung kenaikan harga BBM.

Risat mengatakan jika menurut data dari Badan Intelejen Nasional (BIN) yang dirilis belum lama ini, 70 persen pengguna BBM bersubsidi di Indonesia datang dari kalangan mampu.

"Jadi subsidi yang dilakukan pemerintah ini bukan menyentuh masyarakat kecil tapi oleh orang-orang yang berekonomi mampu," ujarnya saat ditemui Rabu 7 September 2022 di Cafe Kemari, Kecamatan Wenang.

Namun, Risat Sanger memberikan syarat dalam dukungannya terhadap harga kenaikan BBM saat ini.

Ia meminta agar pemerintah melakukan intervensi pasar terhadap kenaikan 9 bahan pokok dan faktor bisnis lain yang berimbas pada kenaikan harga minyak.

"Bila nanti ditemukan ada kenaikan harga bahan pokok yang tidak wajar, maka pemerintah harus melakukan intervensi," kata dia.

Intervensi yang pertama adalah kenaikan transportasi.

Bilamana ada kenaikan transportasi yang tidak rasional, maka pemerintah harus melakukan intervensi disana.

Kedua jika ada kenaikan sembilan bahan pokok maka pemerintah harus melakukan intervensi sesuai dengan peruntukannya.

"Hal ini penting, agar masyarakat tidak dicemaskan dengan kenaikan yang tidak masuk akal," beber dia.

Tak sampai disitu, alumnus Fisip Unsrat Manado ini juga berjanji akan mengawasi penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dari imbas kenaikan BBM saat ini.

Menurutnya, pengawasan terhadap penyaluran BLT imbas kenaikan BBM ini wajib dilakukan agar korupsi bansos seperti yang terjadi di Covid-19 tidak terulang lagi.

"Untuk itu kami menghimbau agar pemerintah Provinsi, ataupun Kabupaten/Kota di Sulut tidak main-main dengan BLT dari BBM ini," tegasnya.

"Kami juga mengajak kepada masyarakat untuk lebih cermat dan cerdas dalam melihat problematika tentang penyaluran BLT nanti," tandasnya. (Nie)

Baca juga: Akhirnya Terungkap Peraih Adhi Makayasa AKP Irfan Terlibat Skenario Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J

Baca juga: Akhirnya Terungkap Eks Kabareskrim Sebut Pakai Lie Detector Dinilai Tak Efektif: Tidak Akurat

Sumber: Tribun Manado
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved