Opini

APBN, Fungsi Stabilisasi di Tengah Ancaman Resesi

"Memerangi inflasi melalui penurunan suku bunga namun dengan risiko ekonomi melambat, atau melanjutkan kebijakan fiskal ekspansif."

Editor: Rizali Posumah
HO
Cliff Rudolf Pandeyate Sangi, S.E. 

Oleh : Cliff Rudolf Pandeyate Sangi, S.E. (Pejabat Pengawas KPPN Bitung)

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Kerja keras Pemerintah dalam menangani dampak pandemi sejak tahun 2020 telah berhasil mengembalikan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke tren positif.

Dengan kebijakan fiskal yang ekspansif dan dukungan kebijakan moneter Indonesia terhindar dari resesi ekonomi berkepanjangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berhasil menjadi instrumen stabilitator guncangan dampak krisis ekonomi global, atau yang diistilahkan Menteri Keuangan sebagai shock absorber.

Namun kini fungsi stabilisasi APBN kembali diuji. Faktor eksternal diperhadapkan pada situasi kondisi ekonomi yang tak menentu.

Ekskalasi konflik Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung membawa dampak pada terganggunya rantai pasokan energi dan pangan, yang kemudian berefek domino pada peningkatan inflasi global dan lonjakan harga komoditas.

Tradingeconomics mencatat bahwa harga-harga komoditas yang melonjak telah memantik inflasi tinggi di beberapa negara, antara lain negara anggota G20.

Cina yang merupakan mitra dagang terbesar Indonesia mengalami inflasi sebesar 2,5 persen (yoy) pada Juni 2022 yang merupakan capaian tertingginya sejak November 2021.

Hal yang sama terjadi di Amerika Serikat, di mana inflasi Negara Paman Sam tersebut sempat menyentuh level 8,6 persen (yoy) pada Mei 2022, sebagai level tertingginya dalam beberapa dekade terakhir.

Di dalam negeri, tingkat inflasi Juni 2022 tercatat sebesar 4,35 persen (yoy).

Halaman
1234
Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved