Tajuk Tamu

Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi

Berikut ini adalah tulisan Steidy Rundengan, ASN Sekretariat KPU Minsel. Ia bicara soal Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi.

Editor: Rizali Posumah
HO
Steidy Rundengan (ASN Sekretariat KPU Minahasa Selatan). Steidy Rundengan bicara soal Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi 

Paling kurang, terdapat dua problema utama dalam pelaksanaan Pemliu 2024 yang perlu diantisipasi.

Problema pertama yaitu keserentakan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (pemilihan) pada tahun 2024.

Sedangkan problema kedua adalah beratnya tugas dan beban teknis dari penyelenggara baik dari tingkat pusat sampai ketingkat ad hoc.

Dua problema tersebut akan coba Penulis bahas secara singkat dalam tulisan ini, dengan mengaitkankannya dengan perangkat solusi dari aspek regulasi.

Keserentakan Pemilu dan Pemilihan

Republik Indonesia merupakan negara yang menerapkan demokrasi konstitusional dimana kedaulatan berada di tangan rakyat, namun dilaksanakan sesuai supremasi hukum.

Demokrasi dan supremasi hukum saling berdampingan dan tidak mendahului satu sama lain.

Konsep tersebut dilandasi berlakunya Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Konsep pemilihan umum wakil rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali sebagaimana mandat Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945.

Namun dalam pelaksanaannya, pemilu yang demikian baru bisa terwujud bila pemilih memberi suaranya sesuai informasi yang memadai dan benar.

Sebagaimana diketahui, pemilu serentak dan pemilihan kepala daerah (pilkada/pemilihan) selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Di mana dalam satu tahun, masyarakat akan menggunakan hak pilihnya dengan begitu banyak calon pejabat publik.

Dalam pemilu sendiri akan terdapat pasangan calon presiden dan wakilnya; 575 anggota DPR, 2.207 anggota DPRD Provinsi; 17.610 anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan 136 anggota DPD.

Sedangkan dalam pilkada akan terdapat 33 gubernur, 415 bupati, dan 93 walikota yang dipilih.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved