Pengganti Jokowi Harus Lanjutkan Pembangunan IKN, Presiden: Sudah Ada UU IKN, Didukung DPR

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta merupakan gagasan lama sejak presiden pertama RI, Soekarno. Gagasan tersebut selalu muncul di setiap kepemimpinan Presiden.

“Karena apa? Memang logikanya itung-itungan memang harus pindah,” kata Jokowi.

Menurut Presiden beban Pulau Jawa  terlalu berat. Dari sisi populasi, sebanyak 149 juta orang atau 56 persen dari total populasi Indonesia 270 juta orang,  berada di Jawa. Padahal Indonesia memiliki 17 ribu pulau.

“Satu pulau diisi 56 persen dari penduduk kita. sehingga bebannya Jawa ini berat sekali,” katanya.

Sementara itu dari sisi ekonomi, 58 persen dari GDP Indonesia ada di Pulau Jawa. Oleh karenanya salah satu tujuan pemindahan ibu kota adalah untuk pemerataan ekonomi.

“Terus rakyat kita yang ada di luar Jawa itu, yang berada di 17 ribu pulau itu dibagi berapa persen? ini yang sering saya sampaikan, ini adalah pemerataan ekonomi,” katanya.

Presiden ingin Indonesia tidak Jawa sentris. Oleh karenanya lokasi yang cocok sebagai ibu kota baru Indonesia nanti adalah Kalimantan Timur.

“Kita ingin Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Kita garis dari Barat ke Timur, dari Utara ke Selatan, ketemu di paling tengah itu yaitu Provinsi Kalimantan Timur, setelah beberapa provinsi  juga kita saat itu kita cek semuanya,” pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Presiden Jokowi Minta Polri Kawal Pembangunan IKN, https://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/05/presiden-jokowi-minta-polri-kawal-pembangunan-ikn?page=all.