Capres 2024

Partai Demokrat Tak Setuju Wacana Duet Anies-Ganjar di Pilpres 2024: Tidak Menyelesaikan Persoalan

Wacana duetkan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo jadi sorotan Partai Demokrat

Editor: Glendi Manengal
Istimewa
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Terkait calon presiden 2024 yang saat ini tengah hangat diperbincangkan.

Bahkan kini jadi sorotan Anies Baswedan akan diduetkan dengan Ganjar Pranowo.

Hal itu menjadi sorotan dari Partai Demokrat.

Baca juga: Baru Terungkap Gelagat Aneh Marshanda Sebelum Hilang, Ben Kasyafani Bongkar Semuanya: Loncat-loncat

Baca juga: Akhirnya Terungkap Kondisi Marshanda Sebenarnya di Amerika Serikat, Keluarga Bantah Menghilang

Baca juga: Kabar Terbaru Virus Cacar Monyet, Lebih Mudah Menular Melalui Pakaian dan Seprai, Ini Penyebabnya

Hingga menyebut duet tersebut menunjukkan adanya politik identitas.

Berikut ini tanggapan dari Partai Demokrat soal wacana duet Anies dan Ganjar.

Partai Demokrat memberi respon terkait wacana Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menduetkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu 2024.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, wacana tersebut dinilai justru akan semakin menunjukkan adanya politik identitas.

"Mengambil jalan pintas dengan mewujudkan duet Anies-Ganjar sebagai representasi dua kutub politik yang diperhadap-hadapkan selama ini sebagai pengejawantahan politik identitas, sama saja dengan melanggengkan politik identas itu sendiri. Jadi tidak menyelesaikan persoalan," kata Kamhar dikutip dari Tribunnews.com, Senin (27/6/2022).

Partai Demokrat, justru memiliki pandangan berbeda soal wacana duet yang disebut sebagai pasangan pemersatu bangsa itu.

Foto : Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. (istimewa)

Semestinya, kata Kamhar, saat ini yang perlu diwujudkan agar politik identitas yang berlebihan bisa teratasi yakni dengan meningkatkan derajat dan kualitas demokrasi.

Kamhar menyebut sumber masalah dari politik identitas adalah ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Menurutnya presidential threshold harus segera ditinjau ulang.

 "Jika ingin menyelesaikan eksploitasi politik identitas secara berlebihan ini dan sekaligus meningkatkan derajat dan kualitas demokrasi, maka ini yang mesti ditinjau ulang agar rakyat mendapatkan sebanyak mungkin pilihan putra dan putri terbaik bangsa yang berkontestasi pada puncak kepemimpinan nasional," kata Kamhar.

Sebelumnya, Surya Paloh mengakui dirinya telah mengusulkan skema capres dan cawapres duet kepada Presiden Joko Widodo.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved