Pantas Banyak yang Ingin KPK Dibubarkan, Termasuk dari Eks Penyidik, Ini Faktanya

Selanjutnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan 60,5 persen, pengadilan dengan 51,1 persen, dan KPK dengan 49.8 persen.

Di bawah KPK, ada Majelis Permusyawarahan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan partai politik.

Jawaban Ketua KPK soal Harun Masiku

Terkait buronan KPK Harun Masiku yang belum tertangkap hingga lebih 2 tahun, KPK Firli Bahuri sempat menanggapi saat ditanya awak media.

Firli menyebut kerjaan KPK bukan hanya soal Harun Masiku.

Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR, Rabu (8/6/2022).

"Orang yang dalam keadaan kondisi daftar pencarian orang, itu bukan hanya Harun Masiku, ada 5 orang dan itu masih ada dalam tahap pencarian kita," kata Firli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Kemudian, Firli justru malah bertanya balik mengenai Harun Masiku.

"Kok nanyanya cuma Harun Masiku saja? Ada titipan ya? Dititipi ya pertanyaannya ya? Kok kayak enggak ada pertanyaan lain gitu, kan banyak lho yang dikerjakan oleh KPK, bukan hanya itu," ucapnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) yang menyebut adanya perbedaan pencarian buronan eks caleg PDIP Harun Masiku dengan mantan politikus Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Seperti diketahui Nazaruddin berhasil ditangkap KPK di luar negeri yakni Cartagena, Kolombia.

Menurut Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri, tingkat pencarian tiap buronan memiliki kesulitan yang berbeda-beda.

"Setiap pencariannya tentu memiliki tantangan dan kompleksitas yang berbeda-beda," kata Ali lewat keterangan tertulis, Rabu (1/6/2022).

KPK pun memastikan tetap serius dalam upaya pemburuan para buronan, termasuk Harun Masiku.

Dalam catatan lembaga antirasuah, diungkapkan Ali, kini tersisa empat DPO (daftar pencarian orang) yang masih dalam upaya pencarian, yakni Harun Masiku (2020), Surya Darmadi (2019), Izil Azhar (2018), dan Kirana Kotama (2017).