Eksploitasi ABK
Eksploitasi ABK Asal Indonesia Marak Terjadi, Presiden Jokowi Dinilai Bertanggungjawab
SBMI, Human Rights Working Group (HRWG) dan Greenpeace Indonesia menilai Presiden Indonesia bertanggungjawab menghentikan praktik eksploitasi ini
lihat foto
Sayangnya, untuk menekan harga produk agar tetap kompetitif, para pemilik kapal memperkerjakan para tenaga kerja berupah rendah.
Hal ini menempatkan para nelayan pada posisi rentan akan masalah keselamatan kerja saat bekerja di kapal-kapal tersebut.
Inilah yang mendorong terjadinya kejahatan lintas batas negara, mengingat eksploitasi dan perampasan hak terhadap ABK migran kerap terjadi di laut lepas, ZEE dan di laut-laut perbatasan.
“Eksploitasi sumber daya laut yang berlebihan dan populasi ikan yang semakin berkurang mendorong masifnya penangkapan ikan di laut lepas, yang seringkali mengakibatkan biaya operasional yang lebih tinggi dan juga membuat ABK perikanan kita lebih rentan terhadap upah
rendah, kondisi kerja dan kehidupan yang buruk di kapal dan juga pelanggaran berat, seperti kekerasan.
Fakta ini sejalan dengan banyaknya aduan yang diterima oleh SBMI hingga tahun 2021 lalu.
Presiden Republik Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia setiap ABK perikanan kita melalui pemerintahannya, agar perbudakan modern tidak lagi senantiasa membayang-bayangi kita dari waktu ke waktu,” tutur Annisa Erou, koordinator kebijakan laut Greenpeace Indonesia. (*)
