Ahok Disebut Bakal Jadi Kepala Otorita IKN, Mardani: Cari yang Tak Timbulkan Kegaduhan Politik

TRIBUNMANADO.CO.ID - Seperti yang diketahui pemindahan Ibu Kota Negara ini menjadi perhatian publik.

Bahkan pemimpin atau Kepala Otorita Ibu Kota Negara tengah jadi perhatian.

Terkait isu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang disebut bakal jadi Kepala Otorita pun jadi perhatian.

Baca juga: Shannon Wong Bongkar Video Kekerasan yang Dialaminya, Akui Depresi, Sudah 12 Tahun Jadi Korban

Baca juga: Ramalan Zodiak Selasa (1/2/2022), Aries Ingin Bersosialisasi, Gemini Berusaha Sekuat Tenaga

Baca juga: Bupati Bolmut Depri Pontoh Hadiri Pengambilan Sumpah PAW Anggota DPRD 

Foto : Pra-desain Istana Negara di Ibu Kota Negara (IKN) baru, karya I Nyoman Nuarta. (Youtube)

Terkait hal tersebut Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, memberi tanggapan soal isu Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok yang disebut-sebut menjadi calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN).

Mardani, melalui cuitan di Twitter Senin (31/1/2022) mengungkapkan, tidak masalah Ahok disebut jadi calon pimpinan IKN karena masih sebatas wacana.

Namun ia berpesan agar Kepala Otorita IKN hendaknya memiliki kapasitas.

Selain itu, sosok tersebut sebaiknya tidak menimbulkan kegaduhan politik.

"Karena masih wacana monggo saja, semua diwacanakan."

"Tetapi kalau pesan kami dua hal, cari yg punya kapasitas dan integritas dan tidak menimbulkan kegaduhan politik."

"Dan justru bisa memberikan kredit poin bagi presiden begitu," ungkapnya.

Diketahui, Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN sudah disahkan menjadi UU IKN pada 18 Januari 2022 lalu.

Rencana pemindahan ibu kota dari dari Jakarta ke "Nusantara" di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, kian nyata.

Dikutip dari salinan UU IKN yang dilansir Kompas.com, Pasal 8 UU menyebutkan penyelenggara pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara adalah Otorita IKN Nusantara.

Sementara Otorita IKN Nusantara merupakan lembaga setingkat kementerian yang beroperasi paling lambat akhir tahun 2022.

"Otorita IKN Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita IKN Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR," bunyi Pasal 9 Ayat (1) UU IKN.

Kandidat Kepala Ororita IKN

Pradesain Istana Negara berlambang burung Garuda di Ibu Kota Negara (IKN) karya seniman I Nyoman Nuarta. (istimewa)
Sementara itu sejumlah nama kandidat Kepala Otorita IKN muncul ke permukaan.

Presiden joko Widodo (Jokowi) pada Maret 2020 sempat menyebut sejumlah nama.

Yaitu mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, hingga mantan Direktur Utama Wijaya Karya (Wika) Timiyana.

Terbaru, kriteria lebih spesifik diungkapkan Jokowi.

Foto : Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. (TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar)

Selain pernah memimpin daerah, calon Kepala Otorita IKN memiliki latar belakang arsitek.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/1/2022).

Dugaan pun mengerucut pada sejumlah sosok.

Mulai dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wali Kota Makassar Danny Pomanto, dan Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Keempatnya punya pengalaman memimpin daerah dan berlatar arsitek.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto) (Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Isu Ahok Jadi Kepala Otorita IKN, Mardani PKS: Cari yang Tak Timbulkan Kegaduhan Politik.