Wawancara Eksklusif dengan Wali Kota Bitung Maurits Mantiri : Ada Apa di Kota Bitung?

Pak Presiden sering mengeluhkan tentang pungli, sehingga diingatkan tentang keselamatan rakyat dan kehati-hatian yang mengandung makna adalah bagaimana melayani masyarakat dengan serius tidak main-main.

Karena situasi itulah, kami datang melakukan pengecekan langsung. Namanya calo pasti ada ruang.

Masalah ini, kami sudah minta pihak Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan. Dan ini yang terakhir dan tidak ada ampun kalau masih ada lagi. Kami akan tangkap oleh satgas Sebar Pungli kota Bitung, ini peringatan terakhir.

Dan jangan hanya di Disdukcapil, di semua bidang pelayanan jangan lakukan yang demikian. Karena akan terbangun stigma, semua pengurusan dan pelayanan pemerintah harus dengan duit.

TM : Seperti apa saja capaian pemerintahan saat ini?

MM : Janji kami insentif ke hamba tuhan, 1.000 titik wifi sudah ada 300san titik yang terpasang, bitung terang disiapkan 2 ribu balon lampu untuk setiap kelurahan terpasang sekitar 20 titik dan sementara terpasang.

Kemudian BPJS Kesehatan kami tuntaskan, semua masyarakat kota Bitung harus ada. Ada tiga yang tanggung biaya kesehatan, APBN, APBD dan swasta/BUMD.

Untuk dari APBD dan APBN sudah, dengan kontrak non cut off. Dan ini sudah kami terus sampaikan ke pihak rumah sakit di kota Bitung, untuk pahami pengertian 3x24 jam ketika pasien datang ke rumah sakit. Dan dia tidak punya BPJS, dalam waktu 3x24 jam wajib di urus juga BPJS Kesehatannya.

Lewat komunikasi dan informasi antar warga mengurus BPJS Kesehatan, menjadi perhatian pemerintah dicek ke lapangan agar bisa dipercaya dan berjalan dengan efektif.

TM : Bagaimana itu semua bisa terkontrol dan berjalan efektif?

MM : Digitalisasi. Konektifitas dan terintragsi, harus diukur. Bagi mereka yang melakukan pendataan bersama Disdukcapil melakukan deregistrasi. Karena untuk penduduk di kota Bitung yang terdata dari 2007 ke bawah masih manual. Sehingga registrasi ulang di catat secara biometric, agar identitas benar tergambar di data digital.

TM : Terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2022 yang telah disusun dan pihak eksekutif dan legislative. Bagaimana gambaran arah penggunaan anggarannya, prioritas untuk apa saja?

MM : Pertama kamai fokus pada RPJMD, apa yang dijanjikan saat kampanye. Misalnya sektor kesehatan, ada pembangunan rumah sakit pakai dana DAK rp 40 miliar tahun 2021 dalam waktu dekat diselesaikan.

Kemudian dana PEN, sumber bangun rumah sakit dari APBD, CSR, APBN dan PEN (Pemulihan ekonomi Nasional) senilai rp 250 miliar. Pinjaman dari PEN poinnya satu diantaranya juga Bitung Harus terang, dilakukan keroyokan oleh Dinas Perkim pasang lampu dan Dinas Lingkungan hidup pakas pohon serta masyarakat rapihkan dan bersihkan sisa pohon yang di potong agar lampu jalan bisa kelihatan nyata.

Lalu insentif hamba tuhan dituntaskan, hingga rapihkan BPJS Kesehatan agar masyarakat Bitung dipastikan sudah miliki tapia da satu dua orang masih belum ada, sehingga pemerintah tidak mau ada yang lolos. LEwat metode pendekan tokoh agama, mendata warganya yang belum ada BPJS Kesehatan yang bekerja di luar ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN maupun THL, diluar dari ini ditanggung pemerintah.