Oknum PNS yang Terlibat Pungli dan Calo di Disdukcapil Bitung Hingga Kini Belum Diketahui

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado – Kasus dugaan percaloan dan pungutan liar, di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bitung menyimpan misteri.

Pasalnya hingga saat ini, siapa oknum pegawai dan ASN yang terlibat masih jauh dari jangkauan.

Meski sudah dilakukan pemeriksaan secara maraton seharian lebih, oleh Satuan Tugas (Satgas) Sebar Pungli Kota Bitung pada hari Selasa (18/1/2022).

Hingga keesokan harinya sampai Kamis kemarin, dilakukan rapat dengan tim P3P dan Tim Percepatan Pencapaian Program (TP3) Sepakat.

Bahkan di tahun 2021 kemarin, Frenkie Son Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bitung sempat melakukan warning keras ke para pelaku namun praktek seperti ini terus terjadi.

Namun siapa oknum tersebut, masih misterius.

Kejadian-kejadian atau kasus pidana, di Disdukcapil sempat menyeret dua ASN sebagai terpidana.

Lalu kasus pungli dan praktek percaloan, sudah seperti menggurita dan akan terus menerus terjadi.

Oknum ASN atau pegawai yang diduga kuat terlibat dalam jaringan percaloan dan pungli, di kantor Disdukcapil Kota Bitung sepertinya sangat perkasa dan memiliki jaringan yang luar biasa.

Sehingga keberadaan mereka tidak mampu tersentuh oleh siapapun.

Diduga kuat praktik seperti pungli di calo, dilakukan oleh sindikan papan atas.

Dalam aksinya komplotan ini, sudah punya waktu yang diatur sedemikian rupa.

Misalnya, ketika ada pemeriksaan mereka tidak beraksi, nanti beraksi disaat situasi sudah lenggang.

Bahkan pimpinan Disdukcapil sendiri tidak tau menau, atau tidak mau tau dengan keberadaan oknum-oknum yang berdosa itu.

Kata berdosa kini mulai popular dikalangan pemerintah Kota Bitung.

Kata berdosa sempat dilantorkan dengan nada keras, geram bercampur marah oleh Maurits Mantiri Wali kota Bitung ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kantor itu pada, Selasa (18/1/2022).

Sisilia Buni (28) warga Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian, Kota Bitung mungkin hanya satu dari sekian banyak korban praktik percaloan dan pungli di kantor itu.

Dibeberapa kota di tanah air, Disdukcapil merupakan etalase atau wajah dari sebuah pemerintahan yang dipimpin Walikota dan Wakil walikota.

Jika masih ada banyak persoalan, praktis wajah dari pimpinan kota ikut terseret alias terbawa-bawa.

Bahkan berbagai upaya terus dilakukan oleh tim bentukan walikota dan wakil walikota, untuk menopang berjalannya standar operasional prosedur di Kantor Disdukcapil agar tidak terjadi pungli dan calo.

Namun menurut Erwin Wurangian Ketua fraksi Partai Golkar DPRD Kota Bitung, apa yang dilakukan sampai saat ini oleh pemerintah patut di apresiasi dan didukung.

"Tapi kami melihat dari aspek mental sumber daya manusia (SDM) didalamnya, karena tidak akan optimal upaya-upaya dan niat baik pemerintah untuk membuat pelayanan ke publik menjadi baik," kata Erwin Wurangian, Jumat (21/1/2022).

Untuk itulah, Erwin Wurangian anggota DPRD Kota Bitung memberikan solusi ke pemerintah selain terus meningkatkan standart operasional pelayanan juga harus melakukan perombakan besar-besaran SDM di Disdukcapil.

Karena menurutnya, dengan cara seperti itu diyakini bisa memutus benang merah perbuatan pungli dan calo di Disdukcapil.

Sementara itu, pihak Disdukcapil melalui Albert Kukus sekretaris Dinas menyampaikan soal keterlibatan orang dalam pegawai atau ASN sampai saat ini belum jelas.

"Kami belum tau dugaan keterlibatan orang dalam, sejauh mana keterlibatan. Karena yang kami tau orang yang di luar mengambil uang tersebut dari korban. Dan sudah dikembalikan uangnya ke korban," kata Albert Kukus sekretaris Disdukcapil Kota Bitung.

Tribunmanado.co.id, sempat menyentil oknum yang mengembalikan uang ke korban ada mantan pegawai Disdukcapil dan Albert Kukus tidak memastikannya.

Tapi dengan tegas dia bilang, jika uang itu tidak dikembalikan akan ada sanksi hukum.

Sehingga pihaknya langsung mewarning ke oknum mantan pegawai Disdukcapil, jika tidak dikembalikan akan ada sanksi dan uang itu sudah dikembalikan Selasa (18/1/2022).

"Persoalan ini kami anggap sudah clear sudah selesai, karena uang korban sudah dikembalikan," tegasnya.

Namun langkah mengembalikan uang korban, belum sepenuh menyelesaikan dugaan praktik pungli dan calo di Disdukcapil.

Publik di kota Bitung ingin, oknum dan pelakunya terungkap.

Lanjut Albert Kukus, sampai saat ini pihaknya belum menerima hasil pemeriksaan dari satgas seber pungli, karena hasilnya bisa ditanyakan ke Satgas.

Pasca tindak lanjut informasi dan laporan masyarakat, akan adanya dugaan pungli dan calo dilakukan Walikota Bitung yang langsung mengecek ke kantor Disdukcapil.

Ada delapan orang operator yang diperiksa oleh Satuan Tugas (Satgas) Sebar Pungli, mereka berada di ruangan pengelolaan data kependudukan di kantor Disdukcapil.

"Oleh tim TP3 Sepakat juga minta kepada kami, benahi sop agar bisa berjalan baik, sehingga amsyarakat tidak bingung melakukan pengurusan capil dan menjadi bagian dari antisipasi agar tidak terjadi lagi praktek pungli dan calo," tandasnya.

Luisje Kaunang Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan, berpesan kepada Sisilia Buni (28) kedepan jangan mempergunakan jasa calo ketika mengurus administrasi kependudukan.

Selain kepada Sisilia Buni, Luisje Kaunang menyampaikan kepada masyarakat kota Bitung berulang-ulang disampaikan, jangan pakai calo.

"Karena semua pengurusan administrasi kependudukan (Adminduk) di Kota Bitung, sudah dipermudah bisa lewat WA, kelurahan hebat dan datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Bitung. Jika ada persoalan bisa menghubungi petugas setempat," tandasnya.

Tentang Bitung

Kota Bitung adalah salah satu kota di provinsi Sulawesi Utara.

Jarak dari Bitung ke Manado Ibu kota Provinsi Sulut yakni 42,4 kilometer lewat Jalan Tol Manado - Bitung, atau sekitar 50 menit ditempuh dengan kendaraan roda empat.  

Kota ini memiliki perkembangan yang cepat karena terdapat pelabuhan laut yang mendorong percepatan pembangunan.

Wilayah Kota Bitung terdiri dari wilayah daratan yang berada di kaki Gunung Dua Sudara dan sebuah pulau yang bernama Lembeh. 

Kota Bitung terdiri dari 8 kecamatan dan 69 kelurahan, dengan luas wilayah 302,89 km⊃2; dan sebaran penduduk 730 jiwa/km⊃2;.

Saat ini Kota Bitung dipimpin Wali Kota Maurits Mantiri dan Wakil Wali Kota Hengky Honandar. (crz)

Baca juga: Jelang Imlek di Manado, Megamall Berhias dengan Lampion, Klenteng Kwan Seng Bio Bersolek

Baca juga: Masih Ingat Bocah Korban Tabrak Wuling? Tewas Usai Dirawat, Keluarga Tuntut Tanggung Jawab Pelaku

Baca juga: Kasus Lakalantas di Minsel yang Tewaskan Imanuel Maramis Disoal, Keluarga Minta Tanggung Jawab