Breaking News:

Berita Sitaro

UMK Sitaro Tahun 2022 Mengikuti UMP Sulawesi Utara

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi atau UMP tahun 2022 sebesar Rp 3.310.723.

Penulis: Octavian Hermanses | Editor: Chintya Rantung
Octavian Hermanses/Tribun manado
Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Sitaro. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi atau UMP tahun 2022 sebesar Rp 3.310.723.

Nilai UMP tersebut tidak mengalami perubahan atau masih sama seperti UMP tahun 2021 lalu.

Besaran nilai UMP ini pun menjadi rujukan setiap kabupaten dan kota di Sulawesi Utara yang belum menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) termasuk Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).

Di mana sejak berdiri menjadi daerah otonom, Kabupaten Sitaro belum pernah menetapkan UMK sebagai standar angka pengupahan, melainkan mengikuti nilai yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

"Untuk Kabupaten Sitaro belum ada penetapan UMK tahun 2022 tahun. Biasanya kita mengacu pada UMP Sulawesi Utara, seperti tahun 2021 lalu sebesar Rp 3.310.723," kata Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja (Disperindag-Naker) Sitaro, Novia Tamaka, Kamis (25/11/2021).

Menurut Tamaka, berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) yang ada di Dinas Perindag-Naker Sitaro, rata-rata perusahaan telah menerapkan standar UMK dalam memberikan upah kerja bagi karyawan atau pegawai.

"Berdasarkan format WLKP yang ada, rata-rata perusahan sudah mengacu pada UMP dalam membayar upah pekerja. Beda lagi dengan badan usaha pertokoan yang masih memberikan upah di bawa standar," ujar Tamaka.

Meski dalam penerapannya, setiap pengusaha pertokoan tidak membayar upah pekerja sesuai besaran standar yang ditetapkan pemerintah, namun kondisi ini disebabkan besaran pendapatan usaha pertokoan yang tak menentu.

"Karena besaran gaji karyawan pertokoan disesuaikan dengan pendapatan yang diperoleh. Tapi untuk hari raya, para pekerja pertokoan ini tetap mendapatkan THR dari para pemilik usaha," terangnya.

Namun demikian, Tamaka menyebut sejauh ini belum pernah ada laporan atau pengaduan dari pihak pekerja yang berujung hingga ke ranah hukum, khususnya Pengadilan Hubungan Industrial.

Halaman
12
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved