Mengenal Lebih Dekat Kesultanan Pontianak yang Kini Dipimpin Syarif Mahmud Melvin Alkadrie

Mengenal Lebih Dekat Kesultanan Pontianak yang Kini Dipimpin Syarif Mahmud Melvin Alkadrie (Instagram@sultanmelvin.alkadrie)

Saat dibentuk Republik Indonesia Serikat, Sultan Hamid II menjabat sebagai Presiden Negara Kalimantan Barat. Ia juga menduduki beberapa jabatan di pemerintahan seperti menteri negara pada masa Perdana Menteri Mohammad Hatta.

Kalimantan Barat sendiri sempat menjadi salah satu daerah istimewa yang disebut Daerah Istimewa Kalimantan Barat, seperti halnya Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pemimpin daerah seorang sultan saat kepemimpinan Sultan Hamid II. Namun, Daerah Istimewa Kalimantan Barat kini menjadi Provinsi Kalimantan Barat yang telah dibentuk pada tahun 1956.

Sultan Hamid II juga memiliki jasa besar karena merupakan tokoh yang mendesain lambang negara, Garuda Pancasila.

Perjuangan Kesultanan Pontianak itu lah yang membuat pewaris tahta saat ini, Paduka Yang Mulia (PDM) Sultan Syarif Mahmud Melvin Alkadrie berharap ada perhatian lebih dari pemerintah.

Hal tersebut disampaikannya saat bertemu dengan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Keraton Kadriah yang merupakan Istana Kesultanan Pontianak, Minggu (13/6/2021). LaNyalla menyambangi Kesultanan Pontianak dalam rangkaian kunjungannya di Kalbar.

“Keberadaan Kerajaan Nusantara merupakan bagian dari sejarah terbentuknya NKRI, sejarah mencatat perjuangan dan eksistensi Kerajaan Nusantara sebagai pemersatu dan menyebarkan nilai-nilai persatuan serta semangat kebhinekaan,” ujar Sultan Syarif Mahmud Melvin Alkadrie.

Sultan Syarif Mahmud menilai saat ini Kerajaan Nusantara kurang mendapatkan perhatian yang baik dari Pemerintah.

Menurutnya, berbagai warisan budaya dan peninggalan sejarah sebagai bentuk pengamalan Pancasila dan UUD NRI 1945 belum dilestarikan dan dilindungi.

Maka dalam pertemuannya dengan Ketua DPD RI, Sultan Syarif Mahmud menyampaikan sejumlah aspirasi. Ia meminta agar sejumlah harapan kerajaan-kerajaan di Kalimantan bisa diperjuangkan hingga ke pusat.

Beberapa aspirasi itu adalah revitalisasi istana Kerajaan Nusantara oleh pemerintah. Kemudian juga mengenai hak ulayat tanah adat kerajaan, lalu soal aset kerajaan yang dipakai pemerintah atau lembaga BUMN agar bisa disesuaikan.

Selain itu Kesultanan Pontianak juga ingin agar kerajaan bersama Pemda setempat dan Forkopimda ikut menentukan arah kebijakan kebudayaan adat tradisi budaya.

Selanjutnya adalah verifikasi bagi kerajaan-kerajaan yang memiliki syarat agar divalidkan. Aspirasi terakhir adalah agar budaya-budaya yang sudah hampir punah untuk dikembalikan lagi.

“Kerajaan Nusantara menyadari bahwa keberadaan DPD RI sebagai representasi daerah berperan penting untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan Kerajaan Nusantara yang tersebar di berbagai wilayah NKRI,” tutur Sultan Syarif Mahmud.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyatakan siap menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat. Ia mengatakan, keberadaan Kerajaan Nusantara tidak dapat terbantahkan sebagai salah satu pondasi bagi terbentuknya NKRI.