Brigjen TNI Junior Tumilaar Jalani Pemeriksaan Puspomad di Jakarta, Berangkat Sejak Rabu

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Inspektur Kodam (Irdam) XIII/Merdeka, Brigjen TNI Junior Tumilaar merespons panggilan Puspomad dan telah berangkat sejak, Rabu (22/9/2021) pagi kemarin.

"Sudah berangkat Rabu pagi kemarin," ujar Kapendam XIII/Merdeka Letkol Inf Jhonson Sitorus, Jumat (24/9/2021).

Ia mengatakan, untuk kedepannya urusan kasus ini sudah bukan lagi ranah Kodam Merdeka tapi langsung ditangani oleh Puspomad.

"Agendanya dia sedang apa disana bisa langsung koordinasi dengan Puspomad," pungkasnya.

Diketahui, berdasarkan keterangan tertulis Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat Letjen TNI Chandra W Sukotjo telah melakukan panggilan terhadap Brigjen Junior Tumilaar.

Terkait viralnya surat terbuka dengan tulisan tangan yang ditujukan kepada Kapolri, serta beredarnya rekaman video pernyataan yang dibuat oleh Brigjen TNI Junior Tumilaar di media sosial.

Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Danpuspomad) akan melakukan pemeriksaan terhadap Irdam XIII/Merdeka tersebut di Puspomad, Jakarta.

"Pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap Jenderal bintang satu tersebut, terkait adanya dugaan bahwa hal-hal yang disampaikan mengandung berita yang tidak sesuai dengan fakta yang ada," tulis Letjen TNI Chandra W Sukotjo.

Surat Terbuka

Seperti diberitakan, Baru-baru ini surat Brigjen TNI Junior Tumilaar kepada Kapolri yang meminta Babinsa tidak perlu diperiksa di Polresta Manado viral di media sosial (medsos).

Junior Tumilaar adalah perwira tinggi TNI AD yang bertugas sebagai Inspektur Kodam Merdeka.

Dalam surat yang ditulis dengan tangan tersebut, Junior mengatakan Babinsa yang dimaksud adalah yang mendampingi Ari Tahiru (67), warga yang sedang berhadapan dengan masalah konflik lahan di Sulut.

Ya Brigjen TNI Junior Tumilaar tengah menjadi sorotan setelah mengirim surat pada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Surat tulisan tangan Junior itupun jadi viral di sosial media.

Adanya surat itu dilatar belakangi karena adanya surat itu yakni terkait permasalahan sengketa tanah di Sulawesi Utara.