ICW
10 Lembaga Negara yang Pegawainya Banyak Korupsi, Aparat Desa Tertinggi
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) menetapkan 10 lembaga negara teratas yang terlibat dalam kasus korupsi berdasarkan pemetaan selama Januari
lihat foto
“Sehingga sampai saat ini, kasus yang sudah hampir dua tahun, buronan sudah raib sejak hampir dua tahun itu belum juga berhasil ditemukan KPK,” jelas Lalola.
Selain itu, berdasarkan analisis ICW selama semester pertama ini sebagian besar merupakan penindakan kasus korupsi yang dilakukan adalah 1 kasus dari hasil operasi tangkap tangan, dan 3 kasus dari hasil pengembangan kasus. Sedangkan kasus yang baru disidik pada semester I 2021 hanya 9 kasus.
Menurut Lalola, berdasarkan informasi di situs KPK, terdapat 35 kegiatan penyidikan dan 32 penetapan tersangka.
Namun dari penelusuran ICW, di semester I hanya terdapat 13 kasus yang disidik dengan 37 orang ditetapkan sebagai tersangka.
Selisih ini, kata Lalola, harus diperjelas. Ia mengatakan informasi yang diperoleh ICW untuk data penindakan kasus korupsi diambil dari rilis media mengenai penetapan tersangka yang disampaikan KPK di situs resminya.
“Perbedaan tersebut bisa terjadi patut diduga akibat kebijakan komisioner KPK yang menggabungkan pengumuman penetapan tersangka dengan penahanan,” tambahnya.
Lalola menuturkan, penyidik KPK yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap penanganan perkara di Tanjungbalai, Stephanus Robin, mempertegas degradasi integritas KPK di tengah situasi politik hukum antikorupsi saat ini.
Selanjutnya, selama semester pertama tahun ini, KPK juga pertama kalinya mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk kasus Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).
KPK, kata Lalola, juga sangat pasif untuk melakukan upaya supervisi kasus korupsi yang ditangani penegak hukum lain, salah satunya kasus korupsi PT Asabri yang ditangani Kejaksaan Agung dan kasus yang melibatkan Jaksa Pinangki dan Djoko Tjandra.
Sebelumnya, ICW memberikan nilai E atau sangat buruk untuk kinerja Aparat Penegak Hukum (APH) pada periode Januari hingga Juni 2021.
"Kinerja penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh institusi penegak hukum sepanjang semester 1 tahun 2021 hanya mencapai 19 persen dan berada pada peringkat E," kata Lalola.
Penilaian tersebut berdasar pada jumlah kasus yang ditangani selama satu semester, dari total 2.217 kasus atau sekitar 1.109 kasus yang harus selesai di enam bulan pertama 2021.
TAUTAN AWAL: ICW Ungkap 10 Lembaga Negara yang Pegawainya Banyak Terjerat Korupsi, Nomor 1 Pemerintah Desa
