4 Hal Penting Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarkat Dibeber Wali Kota Bitung Maurits Mantiri

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Wali Kota Bitung Ir Maurits Mantiri mengukuhkan pengurus kampung siaga bencana (KSB), di Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari dan Girian Weru I Kecamatan Girian Kota Bitung Provinsi Sulut, Sabtu (5/6/2021).

Berlangsung dalam apel pengukuhan pembentukan KSB serta pencanangan kawasan siaga bencana di Kota Bitung serta simulasi bencana alam.

Berlangsung di stadion Duasudara Kelurahan Manembo-Nembo Tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung.

Setelah pengukuhan, Maurits Mantiri menyematan sleyer kepada perwakilan KSB dari dua kelurahan.

Lalu ada penyerahan bantuan untuk isi lumbung sosial KSB dari Kemensos ke Walikota, lalu dilanjutkkan dari Walikota ke pengurus KSB di Kecamatan Matuari dan Kecamatan Girian Kota Bitung Provinsi Sulut.

Pemukulan Tatengkoren oleh Ir Maurits Mantiri MM Wali kota Bitung, Hengky Honandar Wakil Wali Kota, Kepala Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulut dr Rinny Tamuntuan.

Tota Oceanna Kepala Seksi Mitigasi Direktorat PSKBA Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, Letkol Marinir Anugerah Auliadi Santoso Danyonmarhanlan VIII, Kapolsek Matuari Kompol Andri Pramana sebagai tanda pencanangan Kawasan siaga Becana (KSB) Kota Bitung.

Menurut Maurits Mantiri Wali kota Bitung kampung siaga bencana (KSB) sebagai model pendekatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat.

Dimaksudkan untuk merubah pola pikir dan pola tindak masyarakat dalam penanggulangan bencana, dengan mempersiapkan masyarakat agar lebih mampu mengelola kerentanan, ancaman dan resiko di wilayahnya.

"Sesuai potensi lokal melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penyelenggaraan dan pengendalian," kata Maurits Mantiri.

Lanjut Maurits, dengan terbentuknya kampung siaga bencana maka masyarakat akan senantiasa waspada akan segala ancaman bencana yang mungkin dapat terjadi.

Sehingga mampu meminimalisir potensi resiko dengan cara menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat, melalui pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang ada pada lingkungan setempat.

Dia menjelaskan, dipahami bersama bahwa upaya perlindungan terhadap masyarakat yang ada di daerah rawan bencana ataupun korban bencana merupakan amanat undang undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencan.

Dan undang undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, sehingga prinsip utama pelaksanaan kampung siaga bencana adalah mengutamakan kemandirian masyarakat.

Namun demikian tentunya, dukungan dari pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemerintah dan pihak swasta masih tetap dibutuhkan.