Wali Kota Maurits Mantiri dan Wakilnya Hengky Honandar, 'Banjir' Interupsi DPRD Bitung

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Berbagai macam interupsi dilontarkan pimpinan dan anggota DPRD Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), saat pelaksanaan rapat Paripurna DPRD Kota Bitung, Senin (12/4/2021) malam.

Rapat yang digelar di ruang sidang DPRD Bitung jalan RE Martadinata tersebut dalam rangka penyampaian keputusan DPRD Kota Bitung Tentang Hasil Reses Masa Persidangan Tahun Kedua Tahun Sidang 2020-2021, dan Penutupan Masa Persidangan Kedua Tahun Kedua Sidang 2020-2021 Serta Pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun Kedua Tahun Sidang 2020-2021, 

Interupsi pertama dilontarkan Nabsar Badoa Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Bitung, yang juga politisi PKP Indonesia.

Disusul Superman Boy Gumolung Waki ketua DPRD Bitung dari fraksi PKP Indonesia, Frangky Julianto anggota fraksi Demorat Persatuan Indonesia gabunga partai Demokrat dan Perindo.

Achmad Syafrudin Ila dari fraksi Amanat Indonesia Raya (Air), gabungan partai PAN dan Gerindra lalu ditutup dengan interupsi dari Geraldi Mantiri dari fraksi PDI Perjuangan.

Para wakil rakyat ini menyampaikan interupsi tentang hasil reses yang jarang terealisasi, kendala pembangunan di pulau Lembeh, memperkuat interupsi dari wakil ketua DPRD Bitung hingga interupsi bersifat informasi.

Pemandangan interupsi saat rapat paripurna reses, sangatlah berbanding terbalik ketika rapat paripurna reses di era kepemerintahan sebelumnya Wali kota Maximiliaan Jonas Lomban (MJL) dan Wakil walikota Ir Maurits Mantiri MM.

Jarang sekali ada interupsi di rapat paripurna reses.

Masukkan dan lainnya dalam pelaksanaan rapat paripurna reses, harusnya dilontarkan pada saat rapat pimpinan dan anggota DPRD Bitung yang dihelat bebera menit sebelum rapat paripurna reses.

Situsi ini menimbulkan opini, apakah para pimpinan dan anggota DPRD Bitung mulai mencari panggung di pemerintahan Marutis Mantiri dan Hengky Honandar?

Ada juga opini, bahwa masalah reses tidak terulang namun lebih ke substansi pengawasan dari DPRD Kota Bitung.

Dalam rapat paripurna hasil reses, disampaikan dan dibacakan oleh Beno Mamentu dari fraksi PDI Perjuangan selama lebih dari satu jam.

Menurut Superman Boy Gulomung wakil ketua DPRD Kota Bitung dari fraksi PKP Indonesia, terkait hasil reses pasti sudah diketahui dan dipahami kondisinya oleh Wali kota Bitung Ir Maurits Mantiri MM dan Wakil Walikota Hengky Honandar SE.

Karena menurut Superman Boy Gumolung, keduanya merupakan anggota DPRD Bitung dan Provinsi Sulut.

"Sudah tiga periode kami di DPRD dan melaksanakan reses, tapi tindak lanjut atau realiasinya tidak ada. Reses ini terkesan hanya sebagai syarat dari undang-undang yang mengharuskan DPRD melakukan reses," kata Superman Boy Gumolung.

Superman Boy Gumolung bahkan meminta kepada rekan sejawatnya dan mereka yang hadir di rapat paripurna, untuk membuka APBD tahun 2020 dan APBD 2021, lalu melihat dan mengecek ada berapa banyak hasil reses yang masuk batang tubuh APBD.

Dia akan terus menyuarakan agar reses ini bisa direalisasi oleh pihak eksekutif dalam hal ini, pemerintah kota Bitung.

Karena pertanggungjawabannya ada di DPRD bukan pihak esekutif, realita yang terjadi usulan reses sebelumnya belum di realisasi sudah muncul  usul lainnya.

"Ingat, dalam batang tubuh APBD ada tiga hal. Pertama visi misi wali kota dan wakil walikota Bitung, hasil musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota. Dan ketiga reses DPRD. 0.1 persen saja terealisasi sudah bagus, kami meminta tolong agar direalisasikan meski tidak 50 persen, karena jika tidak kami kerap disematkan oleh warga sebagai anggota DPRD Bitung lala mulu alias banyak mulutnya," kata dia.

Nabsar Badoa dari fraksi PKP Indonesia menyoroti keselahan  pengetikan dan penulisan dalam laporan reses yang dibacakan Beno Mamentu dari fraksi PDI Perjuangan.

Nabsar Badoa kembali menyampaikan hasil resesnya di Kecamatan Madidir, yakni drainase di gang atau lorang Union sampai  saat ini belum terealiasi di buat oleh pemerintah.

"Aspirasi dari masyarkat terkait drainase di lorong Union, saya catat sudah lima di masukkan di reses. Semoga pemkot Bitung yang saat ini dihadiri wakil walikota Hengky Honandar bisa melihat dan merealisasikan secepatnya, kami mohon segera direalisasikan," kata Nabsar Badoa.

Lanjut Nabsar Badoa, usul ini disampaikan konstituen pendukungnya di Pileg tahun 2019 dan oleh pendukung wali kota Maurtis Mantiri dan wawali Hengky Honandar di Pilkada 2020.

Pihak akan menguji sejauh mana keseriusan Walikota dan wakil walikota Bitung dalam merealisasikan aspirasi dari hasil reses DPRD Bitung.

Dia juga meminta jalan produksi 500 meter di daerah California, untuk dibuat karena  sudah lama diusulkan sejak tahun lalu belum di realisasikan.

"Padahal warga sudah berikam hibah ke camat hingga ke Dinas PUPR. Tahun ini besar harapan kami itu bisa di buat karena pemerinah saat ini hebat dan pro rakyat, akan melihat hal- hal urgen di lapangan," tandasnya.

Frangky Julianto dari fraksi Demokrat Persatuan Indonesia menilai, saat ini di pulau Lembeh sudah banyak masuk pembangunan, ditambah dengan aspirasi rakyat yang mengatakan jalannya pembangunan  terhalang dan kendala dengan pengoperasian KMP Tude.

"Kami mendapat informasi KMP Tude bermasalah di lampu meski sudah sempat di perbaiki tapi belum oprtimal. Bagaimana mau lancar pembangunan di Pulau Lembeh sementara KMP Tude kerap bermasalah baik kapalnya dan crea kapalnya," kata Frangky Julianto.

Achmad Syarufidin Ila dari fraksi Air DPRD Bitung, memperkuat interupsi dari Superman Boy Gumolung terkait realisasi atas hasil pelaksaan reses.

Achmad Syarifudin Ila menilai momentum pelaksanaan reses yang baru saja dilakukan DPRD Bitung tidak pas. "Kenapa kerena, dilakukan  sepekan setelah musrenbang, sehingga normatifnya nanti realisasikan pada perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2022," kata Achmad Syarifudin Ila.

Politi PAN ini mengusulkan kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Wali kota Ir Maurits Mantir MM dan Hengky Honandar SE, agar melalukan trobosol di agar hasil reses yang disampaikam bisa dilakukan.

Kemudian dia melihat jangka waktu pelaksanaan realisasi reses terlalu jauh, penyampaian dan realisasi jauh sehingga terkesan terabaikan.

"Torbosal ini perlu agar reses bisa masuk RKPD dan masuk dalam APBD," tandasnya.

Geraldi Mantiri ketua fraksi PDI Perjuangan ikut nimbrung menyampaikan interupsi, diakhir rapat paripurna.

Geraldi Mantiri menyampaikan, hingga saat ini buku anggaran pendapatan dan belanjda daerah ( APBD ) tahun 2021 belum ada di tangannya.

"Kemudian rancangan awal RPJMD untuk dipercepat, karena penyusunan RPJMD ada batas waktu dan kami mendukung sepenuhnya program Maurits Mantiri - Hengky Honandar (MMHH) untuk dipercepat agar supaya masyarakat akan cepat merasakan," pinta Geraldi Mantiri. (crz)

• Dulu Akui Masih Sayang Natasha Wilona, Verrell Bramasta Kini Terekam Kamera Goda Presenter Cantik

• Sebanyak 706 Warga Sipil Tewas Dibunuh Aparat Keamanan Myanmar, Tindak Kekerasan Terus Berlanjut

• Anak Kandung Tebas Leher Ayahnya di Depan Mata Mama, Alasan Orangtua Selalu Bertengkar Ibunya Nangis

Berita tentang Bitung lainnya.