Kubu Moeldoko Optimistis Diakui Kemenkumham, 'Bilangnya KLB abal-abal dan Ilegal, Kenapa Galau'

Ini sebenarnya tidak akan menjadi masalah kalau di sampaikan dalam Kongres, tetapi hal ini semua tidak dilakukan," kata dia. 

Sebutnya lagi, sebelum terpilih pada 15 Maret 2020, AHY telah melakukan safari ke seluruh Indonesia.

Dalam perjumpaan bersama seluruh Ketua DPC dia selalu menyampaikan akan memperioritaskan kader untuk ikut Pilkada.

"Bahkan AHY menyampaikan bahwa setiap kontribusi dalam bentuk dana yang diberikan oleh kandidat pada DPP PD untuk mendapatkan rekomendasi B1KWK akan di bagi 50% kepada DPC.

Tetapi DPP PD mengingkari hal tersebut dan hanya memberikan satu karung bendera.

Perlu di ingat ada 270 Pilkada pada tahun 2020, berarti ada 270 Ketua DPD/DPC yang dibohongi oleh DPP PD.

Belum lagi ketua-ketua DPC yang sudah siap menjadi calon dalam pilkada akhirnya harus pasrah karena tidak mendapatkan rekomendasi

malah rekomendasinya diberikan kepada yang bukan kader. Dan ini terjadi di setiap Provinsi," katanya 

Ungkap dia, ketua DPC yang merasa terzalimi bersatu dengan mengusulkan KLB.

Kesalahan AHY lainnya adalah penetapan pimpinan Dewan.

Awalnya DPP telah mengeluarkan Peaturan Organisasi tentang syarat- syarat pengusulan menjadi pimpinan dewan.

"Tetapi DPP melanggar sendiri PO yang di buat, malah rekomendasi nama yang keluar bukan seperti syarat-syarat yang dibuat sendiri," kata dia. 

Kegusaran utama kader terhadap AHY adalah telah jadi partai keluarga. Ini bertentangan dengan cita cita awal partai yang demokratis dan modern. 

"Partai Demokrat ini sudah didesain sedemikian rupa hingga Ketua Umum DPP PD merangkap sebagai satu-satunya Wakil Ketua Majelis tinggi partai,

sehingga ayahnya sebagai ketua dan anaknya sebagai wakil ketua. Dan adiknya ketua umum menjadi wakil ketua umum merangkap ketua Fraksi dan wakil ketua badan anggaran di DPR RI," kata dia.