Rasky Mokodompit Getol Bela James Arthur Kojongian, Paling Berpeluang Jabat Wakil Ketua DPRD

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Jika ada politisi yang paling getol membela James Arthur Kojongian (JAK), maka sosok itu disematkan ke politisi muda Golkar Rasky Mokodompit.

Rasky yang menjabat Ketua Fraksi Golkar di DPRD Sulut bahkan 'menyerang' Badan Kehormatan yang melengserkan JAK dari pimpinan DPRD.

Mulai dari statement keputusan tersebut tak adil, hingga proses  di Badan Kehormatan banyak yang janggal.

Baca juga: Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto Raih Best CEO Tahun 2020

Baca juga: James Arthur Kojongian Jadi Dipecat atau Tidak?  Belum Ada Kejelasan, Golkar Baru Agendakan Rapat

Baca juga: Pengasuh Anak Anang Hermansyah Tak Bisa Berkata Apa-apa Lagi Saat Bahas Ashanty, Tangisannya Pecah

Fraksi Golkar tidak memprotes hasil putusan, menilai ada proses yang keliru, tidak memberikan keadilan, dan sifatnya politis.

Pertama, harusnya proses di BK itu harus ada yang melapor, sejauh ini ia belum mengetahui siapa pelapor kasus tersebut

"Jangan sampai keputusan BK ini karena ada tekanan berbagai pihak," protes Rasky beberapa waktu lalu.

Rasky juga menyorot soal JAK yang tidak diberi kesempatan membela diri hanya diundang klarifikasi sekali, kemudikan sesudah BK sudah mengambil keputusan.

"Yang bersangkutan juga tidak diberi kesempatan membela diri hanya klarifikasi," kata dia.

Baca juga: Sosok Ahmad Sukina, Meninggal Dunia Hari Ini, Ustadz yang Dekat dengan Jokowi, Ini Biodatanya

Baca juga: Siswa Aviasi Nusantara Belajar Jurnalistik di Tribun Manado

Baca juga: Peringatan Dini BMKG Jabodetabek Jumat 26 Februari 2021, DKI Jakarta Hujan Pagi-Malam

Selain itu, BK meminta pendapat ahli profesional, sayangnya proses di BK harusnya rahasia, namun saksi ahli berdiri di podium konferensi pers dan mengungkap pendapatnya tersebut ke media.

Rasky juga menyayangkan soal keputusan pemecatan JAK diserahkan ke Partai Golkar,

namun DPRD menggelar paripurna, padahal seharusnya kalau diserahkan ke Partai Golkar, menjadi ranah Partai Golkar

"Sanksi ini sangat politis, kalau keputusan BK memberhentikan dari Anggota Dewan kenapa diserahkan lagi ke partai Golkar," kata dia

Rasky menilai, ada dua putusan di sini satu keputusan disahkan DPRD dan satu putusan dibuat opini politis

"Ini yang rancu. Sekali lagi kita tidak ingin mempengaruhi hasil Keputusan," katanya.

Meski getol membela JAK, justru lengsernya JAK dari kursi Wakil Ketua DPRD Sulut membuka kesempatan bagi Rasky menggantikan JAK di posisi pimpinan dewan.

Baca juga: Olly Dondokambey Beber Strategi Pemerintah Atasi Banjir Kota Manado

Baca juga: Sosok Dokter Bobby, Dosen di Politeknik Mojosongo , 2 Anaknya Hilang Sejak Sepekan, Diduga Diculik

Baca juga: Pengasuh Anak Anang Hermansyah Tak Bisa Berkata Apa-apa Lagi Saat Bahas Ashanty, Tangisannya Pecah