kabar artis
Bursa Calon Gubernur DKI Memanas, Nama Raffi Ahmad dan Agnez Mo Masuk Daftar Calon Kepala Daerah
Bursa calon gubernur yang akan maju bertarung dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta kian memanas.
lihat foto
"Partai-partai koalisi pemerintah yang lain tentu memahami situasi ini dan karenanya memberikan dukungan penuh agar agenda pemerintah ini berhasil cemerlang sehingga kesehatan dan ekonomi rakyat dapat dipulihkan kembali," ujar Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan PP GP Ansor ini.
Menurut dia, keputusan ini sama sekali tidak ada agenda kepentingan politik personal seperti yang dispekulasikan itu.
Baca juga: Seperti Ini Profil Sukanto Tanoto, Raja Sawit yang Menyimpan Banyak Harta Gelap di Jerman
Baca juga: Seperti ini Sosok Robby Purba Presenter yang Jadi Sorotan Karena Mirip Video Pria Ngamuk di Restoran
Polemik UU Pemilu
Polemik revisi Undang-undang Pemilu di DPR makin melebar.
Bukan saja pada substansi pemilu tapi tudingan keinginan tokoh maju dalam Pilkada Jakarta.
Hingga saat ini ada dua opsi waktu pelaksaan Pilkada yakni tahun depan 2022 atau pada 2024 usai Pemilu.
Dua opsi pelaksaan Pilkada itu masih dibahas DPR RI melalui UU Pemilu.
Partai Demokrat menuding kebijakan pemerintah yang tidak akan merevisi dinilai karena akan mengatrol Gibran Rakabuming Raka, putera sulung Jokowi yang terpilih jadi Walikota Solo.
Hal itu disampaikan Wakil Sekjen Partai Demokrat Irwan.
"Apakah ada faktor baru yang membuat pemerintah mengubah kebijakan politik pilkada dengan menundanya ke tahun 2024? Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022. Pertanyaan ini muncul di masyarakat banyak karena terus terang saja saya sendiri pun sulit untuk menemukan penjelasan lain yang lebih masuk akal," kata Irwan, kepada wartawan, Rabu (10/2/2021).
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) punya keyakinan tidak direvisinya UU Pemilu untuk mengganjal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Baca juga: Masih Ingat David Taylor? Bule Pembunuh Polisi di Bali, Kini Sudah Bebas Dari Penjara
Baca juga: Pemerintah Buka Lowongan 1,3 Juta Formasi CPNS Tahun 2021, Ini Tahapannya
Namun pernyataan ini ditepis oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Tidak usah melambung terlalu jauh dalam menganalisis tidak berlanjutnya rencana revisi UU Pemilu dengan mengaitkan disiapkannya Gibran untuk Pilkada DKI 2024 atau untuk mengganjal Anies Baswedan di pilkada atau pilpres," kata Waketum PPP Arsul Sani, Kamis (11/2/2021).
Pada saat yang sama, Gerindra menuding bahwa Partai Demokrat sedang menjagokan ketua umummya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan cara merevisi UU Pemilu, yang salah satunya melaksanakan Pilkada 2022.
"Publik juga boleh curiga dengan PD. Jangan-jangan ada kepentingan mereka saja yang ngotot Pilkada 2022, mungkin Pak AHY mau maju Pilgub DKI. Who knows? Ya tapi itu juga hak mereka," kata politikus Partai Gerindra Habiburokhman seperti dikutip dari Kompas.TV.
